Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah kepada para buruh saat Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2025. Prabowo menegaskan akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
"Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini, saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Advertisement
Dia mengatakan dewan tersebut akan diisi semua pimpinan serikat buruh di Indonesia. Tugas mereka yakni, mempelajari keadaan para buruh dan memberi nasihat kepada Presiden terkait undang-undang (UU) yang merugikan buruh.
"Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana UU yang enggak beres dan enggak melindungi beres, mana regulasi yang enggak bener dan segera akan kita perbaiki," jelasnya.
Selain itu, Prabowo berjanji segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini untuk melindungi para pekerja atau buruh Indonesia yang terkena PHK.
"Kita akan segera membentuk Satgas PHK, kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita negara akan turun tangan," tutur Prabowo.
Ribuan Buruh Padati Monas di Hari Buruh Internasional, Pemerintah Janji Mitigasi PHK
Ratusan ribu buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2025), dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, turut hadir memantau langsung jalannya kegiatan. Ia menyebut bahwa pemerintah turut memfasilitasi perizinan penggunaan kawasan Monas sebagai lokasi aksi damai tersebut.
“Perizinan kami bantu. Peringatan di Monas ini tidak melanggar undang-undang, maka kami fasilitasi. Selamat Hari Buruh untuk seluruh pekerja Indonesia. Tetap semangat,” ujar Prasetyo di lokasi.
Dalam aksi kali ini, buruh menyampaikan enam tuntutan utama. Salah satu yang paling disorot adalah upaya mitigasi terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Prasetyo mengungkapkan, pemerintah tidak tinggal diam dan tengah merumuskan strategi mitigasi yang lebih efektif agar persoalan PHK bisa diatasi sejak dini.
“Salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK. Dalam beberapa minggu terakhir, kami intensif menyusun substansi yang tepat agar bisa dimasukkan dalam kebijakan mitigasi,” jelasnya.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah ingin menangani ancaman PHK sejak awal, bukan saat krisis sudah terjadi.
“Kita tidak ingin hanya menangani di ujung ketika sudah ada PHK. Pengennya sejak hulu kita rancang langkah antisipatif. Dari enam tuntutan itu, beberapa sudah kami kerjakan. Yang belum, pasti akan kami pelajari dan tindak lanjuti,” pungkasnya.