Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan badan usaha jalan tol (BUJT) akan memberikan diskon tarif tol selama musim mudik Lebaran 2024. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Pemberian diskon tarif tol ini juga dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
"Insya Allah ada karena diskon itu untuk mengatur lalu lintas," kata Basuki dikutip dari Antara, Kamis (14/3/2024).
Advertisement
Beberapa BUJT menyediakan diskon tol pada periode-periode tertentu seperti musim liburan saat Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.
Diskon ini diberlakukan di antaranya untuk membantu kelancaran lalu lintas dan meringankan beban biaya perjalanan masyarakat, serta mendorong wisata.
Namun, diskon tarif tol biasanya diterapkan di jam-jam tertentu di luar tanggal puncak arus mudik guna mendorong penggunaan jalan tol di luar jam sibuk dan mengurai kemacetan.
Basuki mengatakan hingga saat ini belum ada BUJT yang mengajukan pemberlakuan diskon tarif tol. Akan tetapi, dia memastikan diskon tetap akan diberlakukan pada momen Lebaran tahun ini.
Pergerakan Masyarakat saat Lebaran
Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan masyarakat selama Idul Fitri 2024 mencapai 193,6 juta orang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan angka tersebut meningkat dibandingkan pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023, yakni 123,8 juta orang.
Ia mengatakan pemerintah akan menerapkan strategi komprehensif untuk mengatasi lonjakan pemudik, yang dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetan di simpul dan ruas jalan. Strategi ini akan berfokus pada tiga aspek utama: pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.
"Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang beresiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," ucap Budi.
Perkiraan puncak arus mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2 atau Senin, 8 April 2024 dengan potensi pergerakan 26,6 juta orang. Sedangkan perkiraan puncak arus balik adalah H+3 yakni Minggu, 14 April 2024 dengan potensi pergerakan 41 juta orang.
Puncak Arus Mudik H-2 Lebaran, Awas Macet!
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka pergerakan mudik lebaran tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang.
Kemenhub melalui survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga memprediksi perkiraan puncak hari mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2 atau Senin, 8 April 2024 (dimulainya cuti bersama).
Pada hari itu, potensi pergerakan diprediksi capai 26,6 juta orang (13,7%). Sedangkan perkiraan puncak hari balik adalah H+3 yakni Minggu, 14 April 2024 dengan potensi pergerakan 41 juta orang (21,2%).
Hasil survei menunjukkan daerah asal perjalanan terbanyak, yaitu Jawa Timur sebesar 16,2% (31,3 juta orang), disusul Jabodetabek sebesar 14,7% (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah sebesar 13,5% (26,11 juta orang).
Sementara itu, untuk daerah tujuan terbanyak, yaitu Jawa Tengah sebesar 31,8% (61,6 juta orang), Jawa Timur sebesar 19,4% (37,6 juta orang), dan Jawa Barat sebesar 16,6% (32,1 juta orang).
Sedangkan minat masyarakat terhadap pemilihan penggunaan angkutan untuk mudik lebaran terbanyak adalah kereta api sebesar 20,3% (39,32 juta), bus 19,4% (37,51 juta), mobil pribadi 18,3% (35,42 juta), dan sepeda motor sebesar 16,07% (31,12 juta).
Minat masyarakat mudik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya COVID-19, ekonomi keluarga, cuti bersama, liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca.
Advertisement
Antisipasi Menhub
Hasil survei ini sendiri telah dilaporkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kepada Presiden Joko Widodo dan telah diinformasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Korlantas Polri, BUMN dan swasta.
"Melihat gambaran kondisi tersebut, kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta," papar Menhub.
Menhub menyampaikan pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.
"Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang beresiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," lanjut Menhub.
