Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PMPP Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Suprayoga Hadi menegaskan komitmen pemerintah untuk menyukseskan program percepatan Papua.
Hal ini, kata dia, dapat terlihat dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) Tahun 2022-2041. Namun, percepatan pembangunan Papua juga perlu dukungan dari semua pihak.
Advertisement
"Selain regulasi diperlukan juga kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), agar dasar hukum yang telah diterbitkan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan," kata Suprayoga dikutip dari siaran persnya, Rabu (26/7/2023).
Dia menyampaikan, visi percepatan pembangunan Papua adalah terwujudnya Papua mandiri, adil, dan sejahtera. Papua Sehat diarahkan dapat memberikan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudiyakan hidup sehat dan bersih di masyarakat.
Sementara itu, Papua Pintar diarahkan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama. Adapun Papua Produktif diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, ekonomi lokal yang berdaya saing.
"Terdapat enam strategi dalam percepatan pembangunan wilayah Papua yaitu peningkatan pelayanan dasar, penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, penataan pelaksanaan otonomi khusus," jelasnya.
"Penguatan konektivitas, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, dan penguatan koordinasi kementerian/Lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Tanah Papua," sambung Suprayoga.
Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu penggerak inovasi dan Litbang Kota Jayapura, Yan Pieter Yansip yang menyatakan perlu adanya kolaborasi dalam pembangunan Papua menuju 2041.
Untuk mewujudkan kolaborasi tersebut, kata dia, perlu ada komitmen pemerintah pusat yang terkait dengan tata kelola pemerintahan untuk melakukan reformasi birokrasi dan pemdampingan untuk pembinaan SDM aparatur di Papua.
Riset dan Inovasi Jadi Solusi Adaptif
Selain itu, perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan dan pembinaan SDM (untuk kelembagaan terutama Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi harus menjadi BRIDA).
"Inovasi terus menerus dibutuhkan dan evaluasi dan pengawasan secara melekat kepada semua pihak yang terlibat juga harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua," tuturnya.
Sarjana Tehnik Arsitektur sekaligus ekonomi tersebut juga mengingatkan kepada warga Papua bahwa riset dan inovasi merupakan solusi yang adaptif untuk penyelesaian atau percepatan pembangunan di Papua.
"Sebagai contoh riset dan inovasi terhadap sagu yang menjadi bahan makanan pokok di Papua dan banyak tumbuh di Papua. Sagu dapat dijadikan produk unggulan Indonesia dari Papua dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan rakyat di Papua," pungkas Yansip.
Sedangkan cendekiawan muslim Indonesia dan akademisi UIN Jakarta, Amany Lubis mendorong peningkatan SDM perempuan Papua dari segi pendidikan dengan konsep pendidikan multikulturalisme. Dengan begitu, mereka dapat terlibat dalam kebijakan di Papua.
Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan kesempatan di sektor pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa asli Papua melalui Program Beasiswa Afirmasi Otonomi Khusus. Dengan pendidikan multikultural, sikap toleransi yang dimiliki orang Papua tetap menjadi karakteristik utama.
"Karena itu, mari kita jaga persaudaraan dan keutuhan NKRI, saling menghargai, saling membantu dalam gotong royong, menjalankan ajaran agama, serta membangun nilai kemanusiaan dengan cinta kasih," ujar Amany.
Advertisement
