Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun rumah susun sebanyak 3.244 unit tahun 2023 dengan anggaran sebanyak Rp 1,90 triliun. Hal itu tertuang dalam target prioritas Direktorat Jenderal Perumahan dengan anggaran keseluruhan Rp 5,94 triliun.
“Ditjen perumahan Rp 5,94 triliun dengan kegiatan prioritas sebagai berikut, pembangunan rusun sebanyak 3.244 unit,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Advertisement
Pembangunan rumah susun itu diperuntukan ASN/TNI/Polri, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mahasiswa perguruan tinggi dan lembaga pendidikan keagamaan berasrama, termasuk kegiatan Multi years contract 2022-2023 dan program Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi sebanyak 83 tower.
Selanjutnya, Kementerian PUPR juga akan membangun rumah susun khusus sebanyak 2.484 unit dengan dana sebesar Rp 0,40 triliun untuk masyarakat terdampak bencana alam dan konflik sosial, program pemerintah, masyarakat dan petugas di daerah 3T dan Kawasan perbatasan, termasuk pelaksanaan kegiatan Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi 382 unit.
Kemudian, pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan sebanyak 27.825 unit dengan dana Rp 0,40 triliun, untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di 34 provinsi, dan 5 lokasi PSU jalan akses perumahan.
Lalu, juga akan dibangun rumah swadaya sebanyak 103.000 unit dengan anggaran Rp 2,72 triliun. Terkahir, dukungan manajemen Rp 0,52 triliun untuk gaji dan tunjangan, layanan perkantoran, layanan umum, layanan internal dan turbinwas bidang perumahan.
Pagu 2023
Sebelumnya, Basuki menyampaikan pagu indikatif Kementerian PUPR tahun anggaran 2023 sebesar Rp 98,21 triliun. Angka tersebut sesuai dengan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 18 April 2022.
Dalam paparannya, sebelumnya pada 5 April 2022, Kementerian PUPR mengusulkan kebutuhan pagu indikatif tahun anggaran 2023 sebesar Rp 159,6 triliun. Namun, yang disetujui oleh Bendahara negara hanya Rp 98,21 triliun.
“Tanggal 18 April 2022 ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2023 sebesar Rp 98,21 triliun,” kata Basuki.
Rinciannya, dari pagu indikatif Rp 98,21 triliun tersebut ditujukan untuk Ditjen Sumber daya air sebesar Rp 35,89 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 40,25 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 14,25 triliun, Ditjen Perumahan Rp 5,94 triliun, Ditjen Bina konstruksi Rp 530 miliar, dan sekretariat jenderal, inspektorat jenderal badan-badan Rp 1,33 triliun
Advertisement
Kementerian PUPR akan Jor-joran Belanja Produk Dalam Negeri, Nilainya Rp 80,48 Triliun
Kementerian PUPR disebut telah melampaui target komitmen belanja dalam negeri sebesar Rp 80,48 triliun. Hingga 26 Mei 2022 angkanya disebut mencapai Rp 103,7 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menyebut target itu telah terlampaui. Data ini dikumpulkan dari monitoring elektronik yang dilakukan secara berkala.
Ia menyebut, ini masih bagian dari komitmen Kementerian PUPR dalam mendorong realisasi belanja dalam negeri.
"Pada tahun anggaran 2022 ini kami telah merencakana paling sedikit Rp 80,48 diantaranya diantara alokasi Rp 105,7 triliun yang diberikan kepada kami. Ini akan kami gunakan untuk produksi dalam negeri, dan ini terus dimonitoring, tanggal 25 Mei lalu angka ini sudah terlampaui," kata dia dalam Business Matching Tahap III, di Jakarta Convention Center, Senin (30/5/2022).
"Mudah-mudahan ini juga terjadi di lingkungan kerja kita masing-masing," imbuh dia.
Informasi, Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan ditunjuk sebagai penyelenggara Temu Bisnis Tahap III dalam rangka Aksi Afirmasi Penggunaan dan Pembelian Produk Dalam Negeri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menyampaikan, potensi belanja produk dalam negeri oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah mencapai Rp 506 triliun. Kemudian, potensi di BUMN ada sebesar Rp 296 triliun.
Sudah Kontrak
Ia menyebut sebagian dari angka itu telah teralisasi dalam bentuk kontrak mencapai Rp 161 triliun. Pada temu bisnis ketiga ini, ia optimistis target Rp 400 triliun bisa dicapai.
"Realisasinya telah berbentuk kontrak sebesar Rp 161 triliun dan rerdiri dari Rp110 triliun untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Rp 51 triliun untuk BUMN," kata dia.
"Dengan demikian target belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN pada tanggal 31 mei besok saat ditutupnya acara business matching ini kita harapkan paling sedikit telah mencapai Rp 400 triliun sebagaimana yang telah kita ikuti dan cermati bersama," tambah dia.
Advertisement
