Liputan6.com, Jakarta - Hari Perempuan Internasional diperingati setiap 8 Maret setiap tahunnya. Ini menjadi momentum bagi para perempuan untuk memperkuat kesetaraan dengan mengemukakan hak-haknya.
Laporan Girls Leadership Index 2021 dari Plan International menunjukkan bahwa Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 dari 19 negara Asia dalam indeks kepemimpinan perempuan secara keseluruhan.
Advertisement
Bahkan, dalam beberapa indeks yang lebih spesifik, seperti bidang hukum dan kebijakan yang menilai beberapa subbidang, seperti upah yang setara, perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual, Indonesia berada di peringkat 14. Sementara, dalam bidang suara dan perwakilan politik perempuan, Indonesia hanya di peringkat 12.
Di sisi lain, hingga kini masih terjadi kesenjangan dalam pemenuhan hak, perlindungan, dan partisipasi bagi perempuan di Indonesia.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti. Menurutnya, penting bagi Indonesia untuk lebih mendorong kesetaraan perempuan Tanah Air.
Menurutnya, ini ironis mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, bahkan, tahun ini memegang Presidensi G20.
“Oleh karena itu, pemenuhan kesetaraan gender harus dijadikan sebagai investasi vital, terlebih kesetaraan dan pemberdayaan perempuan menjadi isu utama yang diangkat oleh Women 20 selama Indonesia memegang Presidensi G20 ini,” kata Dini.
Simak Video Berikut Ini?
Berbagai Tantangan
Ia menambahkan, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti gender stereotype dan bias dalam berbagai aspek yang menghambat mereka untuk membuat keputusan bagi hidup mereka, terlebih untuk memimpin.
Urgensi penguatan kesetaraan gender semakin besar saat ini mengingat pandemi COVID-19 turut memperparah ketidaksetaraan yang dialami perempuan, termasuk di Indonesia.
Data dari laporan Halting Lives 2: In Their Own Voice: Girls and Young Women on the Impact of COVID-19 oleh Plan International yang melibatkan 7.000 perempuan di 14 negara mengungkapkan, 31 persen keluarga responden kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan rumah tangga yang dapat mendukung pemenuhan hak perempuan.
Oleh karena itu, melalui momentum Hari Perempuan International 2022 masyarakat bida menyerukan ke seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun sektor swasta, untuk bersama-sama bertindak dan melawan ketidaksetaraan gender.
“Kita juga harus memastikan agar kaum perempuan dipenuhi haknya sejak usia anak, serta diberikan wadah untuk meningkatkan agensi mereka,” tegas dia.
Advertisement
Kesetaraan di BUMN
Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi, dan Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tedi Bharata, menyampaikan, kesetaraan gender dan keberagaman memberikan nilai tambah pada kinerja organisasi, termasuk BUMN.
Untuk itu, Kementerian BUMN terus berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan jajaran BUMN, dengan target 15 persen pada 2021 dan mencapai 25 persen pada 2023.
“Untuk mencapai ambisi ini, investasi terhadap perempuan agar dapat memimpin harus dilakukan sejak usia muda,” kata Tedi.
Salah satu upaya lain yang ditempuh oleh Kementerian BUMN untuk memperkuat peran perempuan di jajaran BUMN adalah turut berpartisipasi dalam gerakan #GirlsTakover 2021 bekerja sama dengan Plan Indonesia, Srikandi BUMN, dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), dan akan dilanjutkan hingga 2026.
“Kami berkomitmen meningkatkan kesadaran publik di tingkat nasional akan kesetaraan gender, sekaligus memunculkan talenta-talenta muda baru, termasuk staf muda BUMN yang memiliki nilai kesetaraan gender dan mendukung kepemimpinan perempuan dalam bekerja,” ujar Tedi.
Infografis Vaksin COVID-19 Berdampak pada Kesuburan Pria dan Perempuan?
Advertisement
