Liputan6.com, NTT - Acara Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota se-Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai polemik. Pasalnya, acara yang digelar Jumat (27/8/2021) di Semau, Kabupaten Kupang dan dihadiri Gubernur NTT Viktor B Laiskodat, itu tidak menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Videonya bahkan viral di media sosial dan mendapat respons negatif dari masyarakat.
Ketua Forum Pemuda NTT, Bedi Roma kepada Liputan6.com mengatakan, 'pesta' yang diselenggarakan Pemprov dan Bank NTT itu sangat menyakiti hati rakyat. Mengingat masyarakat mati-matian menjaga protokol kesehatan sementara para pemimpin berlaku seenaknya dan menabrak aturan.
Baca Juga
Advertisement
"Forum Pemuda NTT meminta DPRD provinsi memanggil Pemprov untuk mempertangungjawabkan kerumunan yang terjadi di Semau, Kabupaten Kupang," katanya.
Bedi juga mengkritisi DPRD NTT yang melempem dan seolah tidak peduli dengan penderitaan masyarakat di tengah pandemi.
"DPRD NTT kelihatan hari ini tidak bersuara atas penderitaan rakyat. Bisa disurvei tingkat kepercayaan publik terhadap Pemprov dan DPRD Provinsi NTT, pastilah sangat rendah," ungkapnya.
Dia berharap penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian berani mengambil tindakan, dengan melihat acara tersebut melanggar protokol kesehatan atau tidak, sehingga masyarakat merasa penegakkan aturan benar-benar adil.
"Jujur kita merasa seperti sedang dibodohi dan dibohongi oleh pemerintah sendiri. Penegak hukum sendiri tentu kebingungan, kita tantang penegak hukum kalau memang acara itu melanggar prokes bisa tidak ditindak? Ini rakyat kalau langgar disuruh push up dan disanksi apa ini bisa berlaku ke atas?" katanya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Simak juga video pilihan berikut ini:
Menunggu Sikap Tegas Polisi
Polda NTT melalui Kabid Humas, Kombes Pol. Risihian Krisna Bhudiaswanto menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi dan data yang akurat soal persoalan tersebut.
"Menyikapi viralnya video tersebut, kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, guna memperoleh informasi dan data yang akurat," kata Krisna, Minggu (29/8/2021).
Sementara Pemprov NTT, maupun panitia penyelenggara acara tersebut belum berhasil dikonfirmasi terkait video kerumunan yang beredar di media sosial.
Advertisement
