Liputan6.com, Jakarta - Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 telah dibuka secara resmi oleh Menlu Retno Marsudi pada Kamis, 10 November 2020.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara Bali Democracy Forum pada tahun ini digelar secara virtual oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia akibat pandemi COVID-19 yang yang melanda dunia. Lantaran hal tersebut pula, acara BDF pada tahun ini mengangkat tema "Democracy and COVID-19 Pandemic."
Advertisement
Menlu Retno menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi. Bahkan tak hanya itu, pandemi juga menjadi suatu ujian bagi demokrasi dan nilai-nilai demokrasi.
Forum BDF tahun ini diharapkan bisa menjadi wadah yang akan memberikan kesempatan bagi satu sama lain untuk saling membahas sejumlah masalah seperti konsekuensi COVID-19 bagi demokrasi, pengaruh demokrasi dalam mitigasi dampak pandemi hingga cara mempertahankan demokrasi pasca-pandemi.
Walaupun survei dan penelitian telah menunjukkan bahwa demokrasi saat ini tengah mengalami resesi, di mana berada di titik rendah sejak tahun 2006, tantangan tambahan bagi demokrasi tetap harus dihadapi secara optimis.
"Terlepas dari tantangan-tantangan ini, demokrasi menawarkan secercah harapan dan optimisme bagi kita untuk pulih dari pandemi ini," ujar Menlu Retno.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Komitmen Terhadap Demokrasi
Menurut Survei Indeks Persepsi Demokratik 2020, laporan tersebut menunjukkan bahwa 78% masyarakat di seluruh dunia masih percaya bahwa demokrasi penting untuk dimiliki di negaranya.
"Oleh karena itu, pandemi tidak boleh menggoyahkan komitmen kita terhadap demokrasi… sama seperti… demokrasi seharusnya tidak menghambat upaya kita untuk mengatasi pandemi secara efektif," papar Menlu Retno.
"Tugas kita ke depan tidak akan mudah ... kita harus memastikan bahwa demokrasi dapat bertahan di dunia pasca pandemi," tambahnya lagi.
Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Menlu Retno mengatakan bahwa penting bagi seluruh pihak untuk kembali memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi.
Menurutnya, demokrasi harus memberikan ruang untuk dialog yang bermakna dalam pembuatan kebijakan kesehatan masyarakat selama pandemi ini.
"Ini akan menjadi dasar kepercayaan antara masyarakat dan pemerintahnya," jelas Menlu Retno.
Selain itu, transparansi juga menjadi elemen kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam hal ini.
"Keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan merupakan faktor kunci lain dalam membangun kepercayaan," ujarnya.
Advertisement
Jaga Aspek Fundamental Demokrasi
Setelah itu, Menlu Retno menyampaikan pentingnya untuk menjaga norma dan nilai demokrasi selama pandemi.
"Ini adalah perlindungan yang diperlukan yang akan mencegah penggunaan kekuatan darurat secara sewenang-wenang yang melanggar kebebasan dasar," ujarnya.
Ia menilai bahwa pandemi COVID-19 memberikan kesempatan untuk memikirkan kembali cara kita menggunakan hak demokrasi kita.
Lebih lanjut lagi, Menlu Retno menyatakan pentingnya membina solidaritas demokrasi melawan pandemi.
"Solidaritas di sini berarti memahami bahwa hak individu kita datang dengan tanggung jawab untuk mematuhi tindakan yang ditetapkan untuk kepentingan publik," jelasnya.
