Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan, partai koalisi sepakat supaya mendesak Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu KPK. Hal itu disampaikan dalam pertemuan lima ketua umum koalisi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (30/8/2019).
Lima ketua umum itu adalah Megawati Soekarnoputri (PDIP), Airlangga Hartarto (Golkar), Surya Paloh (Nasdem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Suharso Monoarfa (PPP). Menurut Surya, Jokowi bersepakat menunggu proses di Mahkamah Konstitusi daripada mengeluarkan Perppu terhadap UU KPK yang baru direvisi.
Advertisement
"Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu. Jadi yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama," kata Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).
Surya mengatakan, Jokowi belum terpikirkan mengeluarkan Perppu KPK. "Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," kata dia.
Surya menyayangkan desakan masyarakat sampai demo mahasiswa yang meminta Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK.
Dia berkata, malah menjadi dipolitisir. Jika salah langkah, Jokowi bisa dimakzulkan dari kursi presiden.
"Ini justru dipolitisir. Salah-salah presiden bisa di-impeach karena itu," tegasnya.
Reporter: Ahda Baihaqy
