Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi serius sikap Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, yang hingga saat ini tidak mau membuka data hasil perolehan suara, namun main klaim kemenangan sendiri tanpa bawa bukti rekapitulasi.
"Saya dapat informasi kalau BPN sedang lobi Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1. BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat dimana rekapitulasi dilakukan. Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Setop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (25/4).
Advertisement
Partainya mengingatkan bahwa nilai kejujuran merupakan satu indikator moral sederhana dalam politik. Karenanya, masih kata dia, harus ada transparansi rekapitulasi.
"Dengan sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi, tidak bersedia diaudit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti, hanyalah bukti kuatnya indikasi kebohongan dalam politik," ungkap Hasto.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Bisa Dipertanggungjawabkan
Hasto menuturkan, PDIP yang mempunyai Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) mengundang perwakilan BPN untuk melihat sistem rekapitulasi berdasarkan dokumen otentik C1.
"Kami undang 5 personel, 2 dari BPN dan 3 dari pengamat politik, dan disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, untuk melihat pusat hitung suara kami. Lalu setelah itu giliran kami datang ke Pusat Hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti, dan pihak mana yang memprovokasi," tantang Hasto.
Dia pun menyebut, dengan masa kampanye yang panjang dan hasil quick count yang bisa dipertanggung jawabkan, serta proses rekapitulasi yang akuntabel dan transparan, maka kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin semakin pasti. Tinggal legalitas KPU yang dinanti.
"Energi bangsa sudah terkuras selama 8 bulan. Sudah saatnya curahkan segala daya, bangun kemajuan negeri," pungkasnya.
Advertisement
