Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengarahkan, pengelolaan fasilitas produksi minyak dan gas (migas) di Blok Offshore North West Java (ONWJ) harus baik agar memberikan hasil optimal bagi masyarakat dan negara.
Jonan mengatakan, aset Blok ONWJ yang dikelola Pertamina Hulu Energi ONWJ merupakan milik negara. Oleh sebab itu aset tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.
"Fasilitas (produksi migas) ini milik siapa? Milik negara. Sepakat ya. Saya (Menteri ESDM) yang mewakili negara, saya melihat tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang aset ini harus dikelola oleh pihak tertentu. Di Undang-Undang itu harus dikelola dengan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat atau negara," kata Jonan, di Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Baca Juga
Advertisement
Jonan menekankan sudah semestinya Pertamina Hulu Energi sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memfokuskan pada peningkatan produksi migas. "Jadi harus bayangkan kalau ini milik Anda, pasti mencari sesuatu yang menguntungkan," tutur dia.
Pemerintah hanya ingin memastikan, setiap kontraktor bisa memenuhi target produksi migas yang sudah ditetapkan bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) pada awal tahun.
"Saya inginnya setiap target hulu yang disepakati dengan SKK Migas tercapai. Itu saja. Terserah keuntungannya berapa," ungkapnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Lapangan Tua
Jonan memahami beberapa lapangan di blok ONWJ merupakan fasilitas produksi yang sudah tua dan mengalami fase penurunan produksi. Dia pun mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh PHE ONWJ sejauh ini dalam capaian lifting minyak.
Berdasarkan data SKK Migas hingga 17 November 2018, PHE ONWJ termasuk 10 besar KKKS yang memproduksi gas di atas 70 juta kaki kubik perhari (Milion stadar cubic feet per day (MMscfd) dan minyak 5 ribu barel minyak per hari (bph).
Realisasi lifting migas PHE ONWJ mencatatkan rata-rata di atas 90 persen dari target Anggran Pendapatan Belanja Negra (APBN). Untuk minyak telah mencapai sebesar 29.521 bph dari target APBN 2018, yaitu 33 ribu bph.
"Tua tidaknya itu tergantung cara mengelolanya bagaimana, harus cari cara, itulah tantangannya bisnis migas," tandasnya.
Advertisement
