Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memaklumi adanya kesalahan komunikasi antardua lembaga negara soal pemesanan 5.000 pucuk senjata ilegal. Kata dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga sangat menyayangkan adanya kurang komunikasi antara keduanya.
"Komunikasi kurang, kalau dikit-dikit pastilah. Kita antarsaudara juga begitu. Tapi tidak usah dibesar-besarkan, masing-masing menyadari," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).
Advertisement
Menurut dia, tidak terdapat kesalahan pada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun, terdapat kesalahan informasi dari bawahan ke atasan.
Ryamizard menjelaskan, pihaknya memiliki empat orang asisten atau staf guna mengecek surat-surat penting yang diterimanya. Dia beralasan tidak ingin memberikan kesalahan informasi ataupun data yang akan menimbulkan permasalahan nantinya.
"Bukan keliru (Panglima TNI), mungkin stafnya kurang apa-apa. Dulu juga sudah pernah, menteri siapa salah," ujar dia.
Dia berharap kesalahan komunikasi itu segera terselesaikan. Sebab permasalahan yang kian meruncing hanya menguntungkan pihak lain.
Jaga Bangsa dan Negara
"Enggak bagus kita berlarut-larut, nanti ada yang senang, ditepuk tanganin. Baru main bola aja berkelahi, suporternya cuma tepuk tangan, bagaimana bersama jaga bangsa dan negara ini," ujar dia.
Ryamizard menyatakan pihaknya hanya menerima surat pemberitahuan pembelian senjata api dari Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pelatihan di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) pada Mei 2017.
"Itu sudah ditandatangani oleh Wakil Kepala BIN (Teddy Laksmana) dengan pemesanan 521 pucuk dan peluru imunisasi 72.750," jelas Ryamizard.
Advertisement
