Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mundur dari tugas. Namun, kata Tjahjo, mereka bisa tidak mundur asal memenuhi syarat. Tjahjo mengatakan, kepala daerah bertugas menyeleksi PNS yang berafiliasi HTI akan melalui seleksi juga.
Advertisement