Liputan6.com, New York City - Koordinator kemanusiaan tertinggi PBB Stephen O'Brien mengatakan, Yaman tengah menghadapi keruntuhan sosial, ekonomi dan institusional secara total. Berbicara langsung dengan Dewan Keamanan PBB, O'Brien mengatakan bahwa perlu dilakukan "tindakan darurat".
Saat ini Yaman tengah berada di tengah krisis kemanusiaan, dengan hampir tujuh juta warganya di ambang kelaparan. Wabah kolera juga telah menewaskan 500 orang, dan PBB memperkirakan akan terjadi 150.000 kasus dalam enam bulan ke depan.
Advertisement
O'Brien mengatakan, penderitaan orang-orang Yaman bukanlah sebuah kebetulan atau akibat dari kekuatan yang berada di luar kendali kita. Ia menyebut apa yang terjadi di Yaman adalah kesalahan pihak-pihak yang terlibat dan tak adanya tindakan dari kekuatan dunia.
"Orang-orang Yaman mengalami kerugian, penyakit dan kematian seperti yang dilihat dunia," kata O'Brien seperti dikutip dari BBC, Rabu (31/5/2017)
"Krisis tidak datang, tidak samar, namun ada di sini - dalam pandangan kita," tambah O'Brien.
Dia mengatakan hanya 24 persen dari U$ 2,1 miliar kebutuhan bantuan kemanusiaan Yaman yang telah diterima.
Selama dua tahun terakhir, Yaman terlibat dalam pertempuran antara pasukan yang berpihak pada presiden yang diakui secara internasional, di mana pasukan itu didukung oleh koalisi pimpinan-Arab Saudi, dan berhadapan dengan pemberontak Houthi.
Sementara itu al-Qaeda telah memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memperkuat kehadirannya di bagian selatan dan tenggara negara itu.
Menurut tokoh PBB, sejak konflik di Yaman meningkat pada Maret 2015, lebih dari 8.000 orang -- kebanyakan warga sipil -- tewas dan hampir 44.500 lainnya cedera. Diperkirakan 18,8 juta warga lainnya membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Dalam kesempatan yang sama, wakil PBB untuk Yaman, Ismael Ould Cheikh Ahmed mengungkapkan kondisi yang ada di sana.
"Tidak ada pihak yang bersedia berkompromi. Seruan perdamaian...masih jatuh di telinga yang tuli," ujar Ahmed yang baru saja kembali dari pembicaraan di Yaman.
"Keengganan pihak-pihak kunci untuk merangkul konsesi yang dibutuhkan untuk perdamaian, atau bahkan mendiskusikannya, sangat mengganggu," kata Ahmed.
