Liputan6.com, Jakarta - Penyelesaian kasus e-KTP disebut-sebut juga menjadi salah satu pertaruhan KPK. Kredibilitas KPK diuji dalam kasus ini karena banyak muncul nama besar dalam dakwaan.
Direktur Indobarometer M Qodari mengatakan, KPK harus menyikapi penilaian masyarakat tentang kekhawatiran adanya politisiasi kasus e-KTP. Salah satu cara yang paling tepat adalah dengan memastikan konstruksi hukum yang kuat dalam kasus ini.
Advertisement
"Yang penting KPK punya kontruksi hukum kuat sehingga orang percaya proses hukum yang berjalan memang proses hukum," kata Qodari di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (18/3/2017).
Selama ini, kredibilitas KPK di mata masyarakat sangat baik. KPK selalu masuk dalam jajaran 3 besar lembaga negara paling dipercaya masyarakat. Bila kepercayaan ini hilang, sulit masyarakat mempercayai lembaga negara lainnya.
"Modal besar jangan rusak oleh kontruksi hukum tidak baik, perilaku dan pernyataan pimpinan KPK yang tidak proporsional," imbuh dia.
Kasus ini menjadi pertaruhan politik dan kebangsaan bagi KPK. Selain kerugian negara yang nilainya fantastis, keterlibatan nama besar juga menjadi sorotan.
"Jangan sampai ada dugaan KPK bergerak dengan motivasi politik apalagi menjadi kendaraan politik," ucap dia.
KPK juga harus memperlakukan kasus e-KTP tidak berbeda dengan kasus korupsi lainnya. Termasuk dengan korupsi Hambalang yang nilainya juga tidak kalah besar. Sebab, baru kasus e-KTP yang melibatkan banyak partai politik.
