Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertekad akan menggusur pemukiman di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Sejumlah langkah pun telah disiapkan oleh pria yang akrab disapa Ahok tersebut.
Di antara langkah yang telah dilakukan ialah dengan menyosialisasikan rencana pembongkaran tersebut. Jajaran Pemkot Jakarta Utara yang dibantu petugas gabungan menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada para warga Kalijodo.
Advertisement
Namun begitu, langkah Ahok dalam meratakan kawasan Kalijodo tak berjalan mulus. Sejumlah pihak menentang kebijakan mantan bupati Belitung Timur itu.
Apa saja tantangan Ahok dalam membongkar Kalijodo? Berikut ini ulasannya:
Dilawan Warga
Warga Kalijodo siap melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka mencap Ahok sebagai raja gusur.
Warga Kalijodo tidak sendiri. Mereka didampingi pengacara, Razman Arif Nasution, yang telah diberi kuasa resmi.
Melalui Arif, warga Kalijodo mengecam tindakan sosialisasi dan penempelan pemberitahuan penertiban oleh Ahok melalui lurah, camat, dan Wali Kota Jakarta Utara.
Sosialisasi itu dinilai tak manusiawi. Pasalnya, dalam sosialisasi diikutsertakan ratusan polisi dengan senjata laras panjang. Ada pula beberapa anggota TNI.
Advertisement
Minta Ganti Untung
Warga Kalijodo menolak relokasi yang akan dilakukan pemerintah meski ditawari rumah susun untuk memulai hidup baru.
"Sebagian warga menolak, tapi saya rasa yang dikehendaki warga adalah ganti untung, bukan ganti rugi," kata Kunarso Suro Hadi Wijoyo, Ketua RW 05, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, di Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Menurut pensiunan Korps Komando Operasi (KKO-sekarang Marinir) ini, tidak mudah meyakinkan warga di kawasan Kalijodo untuk tiba-tiba pindah. Itu karena mereka selama ini mereka bergantung hidup dari bisnis yang ada di Kalijodo.
Dilaporkan ke Komnas HAM
Warga Kalijodo merasa terganggu dengan kedatangan personel Pemerintah Daerah DKI bersama ratusan aparat gabungan dari Satpol PP, Polisi, dan TNI. Sebabnya, aparat tersebut datang dengan bersenjata lengkap, Minggu 14 Februari pagi kemarin.
Buntut peristiwa itu, puluhan warga Kalijodo melapor ke Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM). Mereka melapor karena merasa kedatangan aparat keamanan bersenjata lengkap itu merupakan sebuah intimidasi kepada warga Kalijodo yang gencar direncanakan akan direlokasi. Laporan warga Kalijodo ini diterima langsung Ketua Komnas HAM, Haffid Abbas.
"Mereka datang saat Kalijodo sedang sepi. Mereka datang tanpa pemberitahuan kepada kami, RT, dan RW," ujar Leonard Eko Wahyu, warga Kalijodo di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin 15 Februari 2016.
Advertisement
Ditantang Haji Lulung
Rencana pembongkaran kawasan prostitusi Kalijodo oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuai respons berbagai pihak. Tak terkecuali dari Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana.
Pria yang akrab dipanggil Lulung itu berharap agar tidak ada kekerasan dalam proses pembongkaran kawasan Kalijodo. Ia meminta agar Ahok lebih humanis dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh lokal di kawasan Kalijodo tersebut.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu tidak ingin insiden seperti saat penggusuran di Kampung Pulo pertengahan 2015 terulang lagi. Ia yakin, warga Jakarta bisa diajak dialog dengan baik.
Lulung menantang Ahok menertibkan Kalijodo tanpa perlawanan. "Kalau Ahok tidak sanggup, biarkan saya yang ke sana (Kalijodo). Saya yakin mereka mengenal saya dengan baik," ucap Lulung.
