Liputan6.com, Jakarta - Polemik antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Tjahaja Purnama alias Ahok terus bergulir. Dukungan serta penolakan bagi kedua belah pihak terus bermunculan. Salah satunya terjadi pada acara car free day di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pagi tadi.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Minggu (8/3/2015), massa pendukung DPRD Jakarta membentangkan spanduk berisi mendukung hak angket dan melengserkan Ahok dari kursi gubernur.
Aksi yang didukung sejumlah kelompok massa ini menilai Ahok sudah melanggar peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Mereka menyatakan RAPBD yang diajukan ke Kemendagri bukan hasil pembahasan bersama pemerintah dan DPRD.
Koordinator Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) Endang Supardi berharap hak angket DPRD DKI tetap diselenggarakan. Ia juga berharap Gubernur Ahok segera diturunkan karena etikanya dinilai tak pantas sebagai seorang pemimpin.
"Abis angket terserah. Demo lanjutan lakukan terus, ya kalau saya minta sih terus. Itu agar Ahok dimakzulkan seperti Aceng Fikri. Dan Ahok udah nggak pantes jadi gubernur. Mulutnya, bahasanya, kata-katanya udah nggak pantes. Dia yang pantes jualan bakso," ucap Endang.
Seolah tak mau kalah, di lokasi yang sama Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara) menggalang tanda tangan yang bertajuk SaveAhok. Aksi ini bertujuan untuk mendukung mantan Bupati Belitung Timur itu dalam memberantas pengemplang APBD DKI Jakarta.
Koordinator Bara Safti Hidayat mengatakan, penggalangan tanda tangan itu sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap Ahok untuk memerangi koruptor dan mafia proyek di DKI Jakarta.
"Untuk menggalang dukungan publik mendukung Ahok melawan para begal APBD, melawan para calo proyek, melawan para mafia proyek yang selama ini merampok harta rakyat Jakarta melalui APBD," terang Safti.
Polemik antara DPRD dan Ahok ini berawal dari adanya dugaan anggaran siluman di APBD DKI Jakarta 2015. Ahok menemukan anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Jakarta yang tak masuk akal.
Dugaan korupsi pengadaan UPS di 49 sekolah di Jakarta saat ini tengah diselidiki Polda Metro Jaya. Sejumlah saksi sudah diperiksa meski polisi belum menetapkan tersangka.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung menyatakan, dirinya siap diperiksa polisi terkait pengadaan UPS ini. (Nfs/Ado)
'Perang' Dukungan Pro-Ahok Vs Pro-DPRD di Car Free Day
Koordinator GMJ mengatakan, Ahok tak pantas menjadi gubernur dan lebih cocok menjadi penjual bakso.
diperbarui 08 Mar 2015, 14:41 WIB(Liputan 6 TV)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Indonesia Cetak Deflasi Pertama Sejak Agustus 2023
10 Provinsi Termiskin di Indonesia, di Mana Saja?
Warga Banyuwangi Siap-siap, Musim Kemarau Panjang Mulai Melanda hingga November 2024
VIDEO: Menteri LHK Siti Nurbaya Respons Izin Pengelolaan Tambang untuk Ormas
Teliti Dulu Kelebihan dan Kekurangannya sebelum Beli Mobil Bekas Taksi
10 Film Studio Ghibli yang Tak Disutradarai Hayao Miyazaki
5 Cara Atasi Sakit Leher Akibat Salah Bantal, Bisa Dilakukan Mandiri di Rumah
Daftar Peringkat Layanan Bea Cukai di ASEAN, Indonesia Bukan Teratas
Ini Respons SBY soal Rencana Prabowo Subianto Ingin Kirim Pasukan TNI ke Palestina
Erik ten Hag Tak Mau Disalahkan Soal Kegagalan Transfer Manchester United yang Habiskan Dana Besar
Nonaktifkan Riwayat Lokasi bisa Bikin Baterai HP Android Lebih Awet, Ini Penjelasannya
Karimunjawa, Surga Tersembunyi di Jepara Rekomendasi Liburan Sempurna