Ponsel Ilegal Masih Beredar, Industri Ragukan Komitmen Pemerintah soal Peraturan Blokir IMEI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan peraturan blokir ponsel ilegal (Black Market) lewat IMEI dengan skema White List pada 18 April 2020 lalu. Berselang hampir satu bulan sejak tanggal efektif peraturan itu, bagaimana kondisi di lapangan?

Melalui keterangan tertulis, Indonesia Technology Forum (ITF) mengaku telah melakukan investigasi pasar. Temuan mereka menunjukkan peredaran ponsel ilegal masih marak dan mendapat jaringan dari operator seluler.

ITF juga menyoroti, di salah satu online marketplace ada merchant yang secara terang-terangan menjual iPhone SE 2 2020 dengan deskripsi sebagai berikut:

“NEW iPhone 64GB, 128 GB, 256 GB SE 2 2020 Black – White. Ready Stock sesuai variant Ya!

Q & A masalah IMEI :

1. Imei international luar negeri.

2. Tidak terdaftar di kemenperin.

3. Mobile data , telp & sms bisa dipakai (bisa lgsg anda tes ketika barang sampai)

4. Tidak ada jaminan dr seller bisa permanen selamanya (tergantung kebijakan dr pemerintah)Membeli = Setuju” .

Merchant itu menjual iPhone 256GB SE 2 2020 Black - White, yang dibanderol dengan harga Rp11,499 juta dan perangkat itu telah terjual beberapa unit. Produk lainnya, yakni iPhone 128GB SE 2 2020 Black - White , dibanderol dengan harga Rp9,999 juta, juga telah laku beberapa unit.

ITF juga mendapati beberapa kreator konten di YouTube dan konsumen mengaku telah membeli iPhone SE 2 2020 ilegal. Semestinya, ponsel ilegal tak bisa mendapat jaringan seluler karena IMEI perangkat tak terdaftar pangkalan data di Kemenperin. Namun di lapangan, perangkat itu tetap mendapat layanan seluler.

"Saya kemarin beli iPhone SE 2 2020 yang 64 GB di salah satu eCommerce. Dan itu kita tahu barang ilegal. Tapi dengan iklan dan jaminan ponsel bisa dapat layanan seluler, saya tertarik, dan ketika barangnya sampai, (ponsel itu) tetap dapat layanan seluler," ujar salah satu konsumen dengan nama samaran Andri kepada ITF dikutip Tekno Liputan6.com.

Menanggapi temuan investigasi ITF, pelaku industri smartphone meragukan komitmen pemerintah dan mempertanyakan mengapa hal itu masih terjadi di pasar. 

"Mestinya ponsel Black Market sudah tak bisa beredar lagi dan tak dapat layanan seluler. Kan, aturannya sudah diberlakukan. Kami jadi bingung, kebijakan ini akan dibawa ke mana arahnya?" ujar Andi Gusena, Direktur Marketing Advan.