Sukses

OPINI: Membangun Smart City Tak Sekadar Mengejar Ketertinggalan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia meluncurkan roadmap “Making Indonesia 4.0” pada bulan April 2018 yang bertujuan untuk mengembangkan Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada 2030.

Bagian penting dari masterplan "Making Indonesia 4.0" adalah mengembangkan 100 kota cerdas seiring dengan pertumbuhan populasi perkotaan yang pesat, makin masifnya penggunaan teknologi digital, serta peningkatan permintaan akan infrastruktur yang modern dan berkelanjutan yang secara efektif memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Kemitraan Publik-Swasta (KPS) dapat menjadi cara yang jitu untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Di saat yang sama, Indonesia adalah negara yang besar dan sangat beragam.

Setiap daerah memiliki karakteristik lokalnya sendiri dan berada pada tahap urbanisasi yang sangat berbeda dibandingkan kota-kota besar utama di Indonesia, seperti Jakarta.

Hal terpenting adalah tingkat pendidikan dan keterampilan setiap individu di tiap wilayah, serta penetrasi internet dan penggunaan ponsel pun amat berbeda. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan masing-masing karakteristik unik ini.

Membangun smart city di Indonesia harus lebih dari sekadar "mengejar ketertinggalan" dalam teknologi global, dan lebih dari menyediakan akses internet broadband 4G di suatu wilayah. Membangun kota cerdas adalah tentang membangun kota yang layak huni dan berkelanjutan bagi kenyamanan warga negara Indonesia.

Hal ini berbicara tentang membangun ketahanan di kota-kota yang ada di Indonesia, khususnya bagi warga yang tinggal di zona seismik aktif agar dapat bertahan serta merespons dengan cepat dan tepat terhadap bencana alam.

Dalam beberapa tahun terakhir, KPS telah menjadi tren yang berkembang untuk proyek-proyek infrastruktur di negara-negara ASEAN. Menurut perkiraan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk negara-negara anggota ASEAN diperkirakan sebesar USD 210 miliar per tahun dengan memperhitungkan biaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kemitraan pemerintah dengan perusahaan swasta untuk pengembangan infrastruktur yang berbasis KPS dapat membantu meningkatkan ketersediaan dana untuk pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di negara-negara ASEAN, seperti Indonesia.

Manajemen KPS biasanya bersifat jangka panjang dan melibatkan perusahaan multinasional swasta skala besar. Dalam kontrak KPS untuk proyek infrastruktur, tanggung jawab akan berada pada mitra swasta untuk mendapatkan ROI (pengembalian investasi) dan bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya, terutama jika perusahaan adalah perusahaan terdaftar.

Karena motivasi mitra swasta adalah ROI, hasilnya adalah penyelesaian proyek yang berpotensi lebih cepat dan berkurangnya keterlambatan proyek infrastruktur karena waktu penyelesaian adalah ukuran kinerja yang penting bagi mitra swasta.

Mitra swasta juga berpotensi memperkenalkan lebih banyak inovasi dan praktik efisiensi operasional ke proyek infrastruktur guna mencapai ketepatan waktu penyelesaian proyek atau bahkan kinerja penyelesaian lebih awal yang akan mempengaruhi ROI. Kemitraan KPS juga memungkinkan pihak swasta untuk berbagi risiko dan tanggung jawab dengan pemerintah daerah.

Untuk perusahaan lokal, KPS dapat menjadi cara yang efektif untuk mengembangkan kemampuan mereka, karena mereka belajar untuk bekerja dengan teknologi baru dan praktik manajemen yang diterapkan ke proyek infrastruktur yang berbasis KPS oleh perusahaan internasional besar.

Perusahaan lokal juga dapat memanfaatkan peluang subkontrak di bidang-bidang seperti pekerjaan listrik, manajemen fasilitas, layanan keamanan, pembersihan dan pemeliharaan, yang secara alami dibutuhkan oleh proyek infrastruktur.

Proyek Infrastruktur Skala Kecil juga Dimungkinkan melalui KPS

Mewujudkan smart city tidak selalu harus dengan pengembangan proyek infrastruktur dengan modal besar. Proyek infrastruktur berskala kecil melalui KPS juga bisa layak secara ekonomi, dan jika direncanakan dengan baik, dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan sistem layanan publik.

Sebagai contoh keberhasilan proyek infrastruktur skala kecil yang berbasis KPS adalah proyek Dassault Systèmes di Indonesia yang mendukung Kabupaten Padang Pariaman dalam transformasi digital mereka melalui platform 3DEXPERIENCE.

Dukungan tersebut meliputi digitalisasi dokumen dan data layanan publik dalam bentuk hard copy hingga tahun 2020, serta merancang dan membangun pembangkit listrik tenaga surya pertama di kabupaten ini.

Platform 3DEXPERIENCE Dassault Systèmes menyediakan pendekatan yang unik terhadap pengembangan proyek infrastruktur.

Langkah pertama adalah mendigitalisasi semua data dan catatan dari proses pengembangan, kemudian data dan catatan ini disederhanakan serta saling terhubung dengan berbagai proses bisnis, seperti perencanaan strategis, keuangan, manajemen rantai pasokan dan kepatuhan.

Interkonektivitas ini memfasilitasi kolaborasi antara data, daftar riwayat, serta proses bisnis yang akan mendukung transparansi dan pengambilan keputusan lebih baik.

Langkah penting selanjutnya adalah mencapai visibilitas operasional yang menyeluruh. Platform 3DEXPERIENCE Dassault Systèmes menciptakan virtual ‘twin’ 3D atau replika proyek infrastruktur yang direncanakan yang dilengkapi dengan data digital dan catatan historis. Semuanya terhubung ke berbagai proses bisnis proyek melalui alur kerja yang otomatis.

Dengan mengintegrasikan dan memetakan semua data, catatan historis dan proses bisnis dalam lingkungan virtual visual 3D, 3DEXPERIENCE virtual ‘twin’ dari Dassault Systèmes bertindak sebagai ‘Single Source of Truth’ untuk memberikan visibilitas menyeluruh dari alur kerja dan operasi proyek infrastruktur bagi semua tim proyek.

Virtual twin 3D ini akan melengkapi proyek infrastruktur di seluruh siklus pengembangannya sehingga memungkinkan simulasi dilakukan bagi para manajer proyek untuk menilai kelayakan konstruksi yang direncanakan di masa depan.

Misalnya, bagaimana sebuah sistem transportasi baru berdampak pada tingkat hunian di lingkungan perumahan, atau bagaimana jaringan listrik baru dapat menjangkau daerah pedesaan dengan biaya yang efektif.

Simulasi dan kolaborasi semacam ini tidak hanya memberikan perencanaan di masa mendatang yang lebih baik, tetapi juga penghematan biaya yang substansial karena terhindar dari konstruksi yang tidak layak.

Dengan menawarkan akses informasi dalam bentuk 'Single Source of Truth' ini melalui virtual twin 3D, platform 3DEXPERIENCE Dassault Systèmes meningkatkan tata kelola proyek karena semua tim multidisiplin di seluruh fasilitas berkolaborasi menggunakan rangkaian data yang sama yang sepenuhnya dapat dilihat selama proses pengembangan.

**Penulis adalah Adi Aviantoro, Country Business Leader Indonesia, Value Solutions, Asia Pasifik Selatan, Dassault Systèmes

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Loading
Artikel Selanjutnya
OPINI: Lancung-Tutur Pergub English Day Gubernur NTT
Artikel Selanjutnya
OPINI: Keamanan Siber untuk Revolusi Industri 4.0, Pelajaran Bagi Indonesia