Partai Oposisi Jerman Kritik UU Ujaran Kebencian di Media Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Partai-partai opisisi Jerman menentang Undang-Undang (UU) yang bertujuan menghapus ujaran kebencian di media sosial. Mereka menilai perusahaan-perusahaan swasta tidak berhak memutuskan soal unggahan yang melanggar hukum.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Free Democratic Party (FDP), Nicola Beer, menyampaikan kepada surat kabar Welt am Sonntag, bahwa pihak yang memiliki kewenangan harus memiliki berbagai alat untuk menegakkan hukum di internet. Oleh karena itu, ia tidak setuju penentuan legalitas sebuah unggahan diserahkan kepada perusahaan media sosial.

Ia menilai UU yang ada sekarang harus diganti dengan yang lebih pantas. UU yang dimaksud bernama Network Enforcement Act atau NetzDG yaitu mewajibkan perusahaan-perusahaan media sosial menghapus berbagai unggahan bersifat ofensif.

"Beberapa hari terakhir jelas terlihat perusahaan-perusahaan swasta ini tidak selalu dapat membuat keputusan yang tepat mengenai pernyataan yang diduga kriminal di internet termasuk melanggar hukum, menyindir atau ekspresi opini yang perlu ditoleransi dalam sebuah demokrasi," ungkap Beer.

Terkait UU baru yang dimaksud, Twitter sudah menghapus unggahan anti-muslim dan anti-imigran yang diunggah oleh anggota partai Alternative for Germany (AfD). Selain itu, situs microblogging tersebut juga memblokir akun Titanic satir setelah memparodikan berbagai komentar anti-Muslim AfD.

Pimpinan Partai Hijau, Simone Peter, menyampaikan pada surat kabar yang sama bahwa pihaknya tidak dapat menerima perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) seperti Twiter, bisa memengaruhi kebebasan pendapat dan media di Jerman. Pernyataan ini merujuk pada pemblokiran akun satir Titanic.

Setelah akun Titanic diblokir, juru bicara Twitter mengatakan pihaknya tidak berkomentar tentang akun individual untuk alasan keamanan dan privasi. Di sisi lain, Peter menilai media sosial seperti Twitter harus bertanggung jawab atas semua unggahan pada platform mereka, tanpa diberikan peran untuk memberikan penilaian.

Pimpinan parlementer Partai Kiri, Sahra Wagenknecht, mengatakan pihaknya mendukung inisiatif penghapusan UU yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2018 tersebut. "Hukum ini adalah tamparan untuk semua prinsip demokrasi karena dalam konstitusional, pengadilan lah yang membuat keputusan tentang apa yang melanggar hukum dan tidak, bukannya perusahaan," ungkapnya.

Adapun AfD sudah mengumumkan akan mempertimbangkan mengajukan keberatan terhadap UU tersebut. Demikian seperti dikutip dari Reuters, Selasa (9/1/2018).