Baketrans dan DPR RI Sosialisasikan Keamanan dan Keselamatan Transportasi di Sulsel

Terkait Keselamatan dan Keamanan Transportasi pada Kereta Api Trans Sulawesi, Jumadi menjelaskan bahwa pengamanan di sekitar jalur kereta tersebut perlu ditangani secara bersama. 

"Terkait keselamatan dan keamanan transportasi kereta api perlu dilakukan penanganan bersama baik antara regulator, operator dan pengguna jasa transportasi," katanya. 

Jumadi menambahkan bahwa terkait dengan adanya insiden yang terjadi pada 1 Februari 2023 lalu, di mana seorang pria tua yang tuna rungu tertabrak kereta api hingga meninggal dunia adalah dan insiden kereta api menabrak sapi pada 14 Maret 2023 bukanlah kecelakaan transportasi. 

"Jadi itu bukanlah kecelakaan transportasi ya. Jadi itu dampak dan itu perlu disosialisasikan juga kepada masyarakat bahwa memang harus hati-hati saat mau menyebrang karena kereta api itu tidak bisa mendadak direm. Dan memang undang-undangnya itu harus mendahulukan kereta api," jelasnya. 

Saat ditanya mengenai pembuatan pagar pengaman di sepanjang jalur kereta api, Jumadi menerangkan bahwa hal tersebut buruh biaya yang cukup besar. Namun sebelum hal tersebut diwujudkan, pihaknya memastikan akan terus melakukan sosialisasi tentang keamanan dan keselamatan transportasi kepada masyarakat. 

"Kalau mau dipagar sepanjang Makassar ke Parepare kan biayanya besar. Jadi yang perlu dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat. Tentu pelibatan pemerintah daerah juga perlu supaya masyarakat sekitar itu memahami bagaimana bahayanya," dia memungkasi. 

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mendorong adanya alokasi anggaran untuk menyempurnakan sistem keamanan dan keselamatan transportasi, khususnya kereta api Sulsel yang belum lama ini diresmikan Presiden Joko Widodo.

"Kalau persoalan keselamatannya harus juga dianggarkan sebenarnya agar supaya tidak terjadi kecelakaan tadi," katanya. 

Hamka berujar, jika mengacu pada undang-undang perkeretaapian, sosialisasi keselamatan bertransportasi harus terus digalakkan agar masyarakat paham. 

"UU menyatakan diutamakan kereta makanya kalau yang bertabrakan kereta api yang salah itu adalah kita, tetapi pemerintah juga tentu memikirkan bagaimana semua koridor, semua alat yang diperlukan untuk keselamatan itu dipenuhi tetapi tentu ada keterbatasannya," tandasnya.

Hamka juga menegaskan bahwa proyek kereta api Trans Sulawesi harus tetap berlanjut. Meski diketahui aparat hukum baru-baru ini telah menangkap sejumlah pejabat terkait korupsi jalur kereta api pertama di pulau Sulawesi itu. 

"Tentu harus berlanjut. Ini kan baru langkah awal, jadi master plannya itu jalur kereta api ini nanti menyambungkan seluruh provinsi yang ada di Sulawesi," tegasnya.