Ganjar Izinkan Bupati dan Wali Kota Alihkan Bantuan untuk Entas Kemiskinan, Ini Syaratnya

Liputan6.com, Grobogan - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengizinkan bupati dan wali kota mengalihkan alokasi bantuan dari Pemprov Jawa Tengah untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun, Ganjar memberi catatan, pengalihan alokasi harus disertakan dengan data yang valid.

"Kalau program yang reguler sudah disiapkan jangan sampai itu bergeser. Saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan kemiskinan ekstrem, bantuannya boleh digeser ke sana, nanti saya izinkan. Umpama bantuan provinsi mau dipakai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem akan saya izinkan," kata Ganjar usai memberikan arahan di di Balai Desa Milir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan pada Rabu (25/1/2023).

Pengalihan alokasi bantuan tersebut, kata Ganjar, adalah sederet upaya inovasi Pemprov Jawa Tengah untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

Oleh sebab itu, Ganjar meminta setiap kepala daerah untuk bertanggung jawab atas verifikasi dan validasi data terkait jumlah warga miskin, serta jumlah yang berhak menerima bantuan di daerahnya masing-masing.

"Hari ini kita coba selesaikan untuk penanganan sampai ke level mikro, mikronya ada di desa. Kita minta kawan-kawa kades untuk mendata satu minggu ini, camat akan menjadi supervisi dan akan dikompilasi oleh kabupaten," ujar Ganjar.

"Itu menjadi prioritas. Kalau nanti kemiskinan ekstrem di 2024 mesti selesai, kita semua di daerah punya tanggung jawab pada level masing-masing," lanjut Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menyampaikan, Pemprov Jawa Tengah akan terus mendampingi para bupati, wali kota, camat dan kades untuk mempercepat verifikasi dan validasi data warga miskin.

Pemprov Jawa Tengah juga terus mencari inovasi untuk menambah bantuan anggaran pengentasan kemiskinan. Termasuk dengan menggerakkan para filantrop, CSR, perusahaan hingga BAZNAS agar menjalin kerja sama dengan pemerintah.