Sukses

Ketika Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung Menuai Kritikan Politikus

Liputan6.com, Surabaya - Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak rasional, lantaran mengalami pembengkakan biaya sebasar USD2 miliar dari USD6,07 miliar, sehingga biaya total menjadi USD8 miliar atau setara dengan Rp114 triliun.

"Ini merupakan pembengkakan biaya fantastis, karena nilai penawaran awal dari China sebesar USD5,55 miliar, bila jumlah total biaya 8 milyar USD maka, terjadi kenaikan sekitar 2,5 milyar USD atau terjadi kenaikan 40 persen lebih. Seharusnya, pembengkakan biaya ini tidak dibebankan kepada APBN, sesuai perjanjian awal dengan China pada saat pelelangan. Maka BPK diharapkan mengaudit anggaran kereta cepat tersebut," ungkap BHS sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono.

2 dari 5 halaman

Simak juga video pilihan berikut:

3 dari 5 halaman

Jadi Beban Masyarakat

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini mengatakan, pembengkakan biaya yang begitu besar yakni senilai USD2 miliar akan sangat membebani masyarakat, karena investasinya sebagian besar menggunakan uang rakyat (APBN). Sekaligus, masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan tarif murah bila menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika begitu, maka transportasi ini akan menjadi tidak ekonomis yang akhirnya tidak diminati oleh masyarakat.

"Dengan biaya pembangunan sebasar Rp114 triliun ini, pemerintah mempunyai target bisa menumbuhkan ekonomi yang besar dan menampung banyak jumlah tenaga kerja. Tetapi seharusnya pemerintah bisa melakukan investasi dengan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, guna menumbuhkan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang jauh lebih besar," alumnus ITS tersebut menambahkan.

Misalnya, kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini, Pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sumatera yang saat ini masih kurang sekitar 1.500 kilometer. Dan bila ini diprioritaskan, maka hanya membutuhkan biaya sebesar Rp45 triliun, dengan asumsi perkilometer rel kereta api biaya sebesar Rp30 miliar berdasarkan data Kemenhub.

4 dari 5 halaman

Pembangunan Rel Kereta di Sumatra

Rel kereta api tersebut, sambung BHS, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengangkut penumpang dan logistik sebagai langkah antisipasi mempercepat distribusi stok komoditas yang selama ini terhambat pendistribusiannya akibat akses jalan yang rusak parah di wilayah Sumetara, mulai dari ujung Selatan ke Utara dan sebaliknya. Sehingga dengan adanya rel kereta cepat Sumatera tersebut, maka akan terjadi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.

BHS menambahkan, keterbatasan jumlah rollling stock (rangkaian kereta api) yang ada di Sumatera saat ini bisa ditambahkan dengan 200 rangkaian kereta penumpang dan barang yang hanya membutuhkan anggaran pembangunan sebesar Rp8 triliun. Dengan asumsi, persatu rangkaian dengan anggaran Rp40 miliar. Dan ini mengakibatkan kenaikan hampir 3 kali lipat dari jumlah rangkaian kereta api yang ada di Sumatra saat ini.

"Dengan hanya membutuhkan total biaya 53 triliun di atas, maka akan berdampak kenaikan ekonomi signifikan di wilayah seluruh Sumatera dan ini tentunya dampaknya jauh lebih besar dari pada kita membangun kereta cepat Jakarta - Bandung yang hanya mengangkut penumpang saja dan melayani jumlah penduduk sekitar 15 juta untuk Kota Jakarta dan Bandung," ungkap BHS.

5 dari 5 halaman

Skala Prioritas Pembangunan

Ketua Dewan Penasihat Gerindra Jawa Timur ini menuturkan pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, untuk menumbuhkan ekonomi dan serapan tenaga kerja yang jauh lebih besar serta dampak pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah seluruh Indonesia.

"Bila dengan anggaran 114 triliun tersebut sebenarnya cukup untuk membangun jalur rel kereta api trans Sumatera dan rel kereta api trans Sulawesi beserta sarananya berupa ratusan rangkain kereta api baik barang maupun penumpang," dia menandaskan.