Rektor IPDN Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta - Institut Pemerintahan Dalam Negeri berbangga hati karena hari ini Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M resmi dikukuhkan sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu pemerintahan IPDN. Menteri Dalam Negeri RI yang diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. H. Suhajar Diantoro., M.Si hadir dalam acara pengukuhan yang dilaksanakan di Aula Zamhir Islamie IPDN kampus Jakarta.

Pengukuhan dilaksanakan setelah Prof. Hadi menyampaikan orasi ilmiahnya yang bertajuk Transformasi Pemerintahan Digital Menuju Indonesia Emas 2045. Keberhasilan Prof. Hadi dalam mencapai guru besar merupakan bukti nyata komitmen dan dedikasinya terhadap ilmu pemerintahan di Indonesia.

Selama menjabat sebagai Rektor IPDN terhitung sejak tahun 2020 hingga hari ini, kepakarannya dalam ilmu pemerintahan telah memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan knowledge dan point of view dalam dunia pemerintahan. Hal ini juga ditegaskan dengan banyaknya apresiasi yang diberikan baik oleh Presiden RI, Menteri Dalam Negeri dan pejabat tinggi Indonesia lainnya kepada Beliau.

Tidak hanya memiliki kompetensi dan kredibilitas yang tinggi, Beliau juga memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman yang luas dalam dunia pemerintahan, salah satu buktinya yakni dianugerahkannya piagam penghargaan sebagai tokoh inspiratif Jawa Tengah dalam bidang pendidikan kedinasan pada tahun 2022 dan penghargaan anugerah tokoh perdamaian dunia bidang pendidikan dan kesejahteraan pada tahun 2023.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Hadi mengemukakan bahwa transformasi digital dapat dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan disusunnya strategi transformasi digital.

"Strategi awal yang perlu dilakukan dalam percepatan transformasi digital di Indonesia adalah menyusun model grand desain nasional yang diikuti dengan desain sektoral dan lokal. Desain transformasi digital ini menjadi pemandu bagi seluruh instansi pemerintah secara kolektif dalam merubah sistem tata kelola manual menjadi tata kelola digital," ujarnya.

Strategi selanjutnya ialah menciptakan desain regulasi dengan cara membuat sistem digital sebagai pengendali proses bisnis, lalu menciptakan pula desain kelembagaan terutama pada tata kerja dan sistem subversi.

"Pembangunan literasi digital publik, penyiapan infrastruktur digital dan human dignity and public value yakni strategi untuk menyiapkan kebijakan yang menjamin agar transformasi pemerintahan digital tidak menyebabkan pemerintahan kehilangan sentuhan kemanusiaan dan nilai-nilai kebangsaan juga menjadi strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan transformasi digital," tutur Prof. Hadi.

Masih menurutnya, IPDN sebagai salah satu sekolah kedinasan terbaik di Indonesia harus menjadi salah satu strategi dalam membangun sumber daya manusia birokrasi yang menguasai teknologi dan sekaligus mempunyai pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan sebagai modal untuk menjaga pelayanan pemerintahan tetap diwarnai dengan sentuhan kemanusiaan dan pada akhirnya dapat menghadirkan layanan pemerintahan yang humanis serta menciptakan pemerintahan yang rahmatal lil alamin.

"Melalui ketujuh strategi tersebut, transformasi digital di Indonesia diharapkan dapat berjalan sistematis, terarah, menyeluruh dan mampu membawa perubahan signifikan dalam daya saing digital global Indonesia tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia," pungkasnya.