Polisi Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi Hoaks di Media Sosial

Liputan6.com, Bandung Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak terhasut oleh konten-konten bernuansa provokatif yang bersliweran di media sosial.

Hal itu ia ungkapkan pasca hitung cepat Pemilu 2019 di mana media sosial banyak dipenuhi informasi yang bersifat provokatif.

Truno menegaskan bahwa berkaitan dengan hasil pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, masyarakat diimbau untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi hasil penghitungan suara secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Seperti yang telah disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, kepada awak media bahwa terkait informasi-informasi di media sosial tentang pembakaran, serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), bahwa hal tersebut belum ada laporannya," kata Truno saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (18/4/2019).

Oleh karenanya menurut Truno, masyarakat perlu melakukan verifikasi terlebih dahulu, sebelum menyebarkannya.

"Hal tersebut karena dapat menimbulkan keresahan di masyarakat pada saat pelaksanaan Pesta Demokrasi yang dilakukan setiap lima tahun sekali," ujarnya.

Selain itu, Truno menyampaikan bahwa TNI-Polri menjamin keamanan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 dan partisipasi masyarakat dalam bentuk tidak mudah terprovokasi, akan menjadikan situasi aman, damai dan sejuk.

Sebelumnya, Polri melakukan dua langkah mencegah penyebaran hoaks terkait hasil pilpres, yakni tindakan preventif dan penegakan hukum.

Tindakan preventif yakni berkoordinasi langsung dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meminta akun tersebut diblokir. Polisi juga tengah mengidentifikasi akun-akun penyebar konten hoaks dan provokatif.

"Apabila akun tersebut sudah berhasil diidentifikasi, penegakan hukum adalah langkah terakhir dalam rangka untuk memitigasi terhadap akun-akun yang terus menyebarkan konten provokatif," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Sebelumnya, beredar pesan berantai yang tidak jelas sumbernya tentang pergerakan massa mirip peristiwa 98. Informasi tersebut beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan setelah sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil hitung cepat atau quick count.

"Teman2 sebaiknya bsk jgn kmna2 dulu, ada kabar akan ada demo karena tdk terima atas kemenangan ini. Bnyk polisi yg sdh siaga malam ini. Mohon untuk teman2 sebaiknya di rmh dulu, TksInfo A1 dari bbrp teman di BIN, Densus dan Intel bbrp Kodam...di bbrp daerah Jabar, Jakarta dan terutama Solo...tercium plot akan ada pergerakan massa mirip 98...yg memprovokasi justru dari bbrp oknum grup 2 Kopassus yg loyal thd Prabowo...mohon waspada...Panglima dan Kapolri sdh tahu info Intelijen ini...makanya Kapolri sdh memberikan perintah tembak ditempat," bunyi pesan berantai tersebut.

Dedi memastikan isu tersebut adalag hoaks.

"(Isu pergerakan massa mirip 98) itu hoaks. Sel akun penyebar konten-konten hoaks, provokatif, dan agitatif sedang diprofiling dan diidentifikasi pelakunya," ujarnya.

Dedi mengatakan, Polri langsung melakukan patroli siber begitu menemukan masifnya penyebaran konten hoaks dan provokatif di media sosial. Sejak Rabu 17 April jam 21.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB pagi tadi, penyebaran konten hoaks dan provokatif meningkat pesat.

"Biasanya hanya 10-15 akun yang sebarkan konten-konten provokatif, sampai jam 9 pagi ini ada peningkatan sekitar hampir 40 persen setelah ada hasil quick count," tuturnya.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menjelaskan, akun-akun tersebut menyebarkan konten berupa narasi, foto, video, suara yang bersifat provokatif. Seperti ajakan berbuat onar, melakukan aksi, hingga kerusuhan.

"Ya narasinya provokatif mengajak masyarakat melakukan aksi sebagai reaksi dari hasil hitung cepat," kata Dedi.