Sukses


Mau Bayar PBB Online? Simak Caranya!

Liputan6.com, Jakarta – PBB adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994.

Wajib Pajak PBB yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB. Pembayarannya dilakukan satu tahun sekali dan harus dilunasi paling lambat enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ketentuan nilai tersebut berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Besarnya PBB yang tertuang diperoleh dari perkalian tarif 0,5% dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

NJKP ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari Rp1 miliar) atau 40%dari NJOP (jika NJOP senilai Rp1 miliar atau lebih).

(Untuk mengetahui dinamika pasar properti di Indonesia, termasuk sentimen pasar dari sudut pandang pembeli simak dalam Rumah.com Property Affordability Sentiment Index!)

2 dari 3 halaman

Hati-hati Denda!

Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan salam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). STP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diterbitkan dengan ketentuan:

a. STP PBB diterbitkan

  • Setelah saat jatuh tempo SPPT atau SKP PBB terlewati; dan/atau
  • Setelah terjadi pelunasan pembayaran atas pokok PBB terutang

b. STP PBB sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat PBB terutang yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda administrasi sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo SPPT atau SKP PBB sampai dengan tanggal diterbitkannya STP PBB.

c. STP PBB sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 memuat denda administrasi sebesar 2% per bulan dari PBB terutang yang tidak atau kurang dibayar yang dihitung dari:

  • Saat jatuh tempo SPPT atau SKP PBB sampai dengan tanggal pelunasan pembayaran atas pokok PBB terutang, dalam hal belum pernah diterbitkan STP PBB sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
  • Saat jatuh tempo STP PBB sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan tanggal pelunasan pembayaran atas pokok PBB terutang, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
3 dari 3 halaman

Cara Menghitungnya?

Bagi WP (Wajib Pajak) yang baru pertama kali terkena PBB, berikut Rumah.com paparkan simulasi perhitungan yang berlaku hingga saat ini.

Contoh: Sebuah rumah dengan bangunan 100 M2 berdiri di atas lahan 200 M2. Misalnya, berdasarkan NJOP (nilai jual obyek pajak) harga tanah Rp700.000 per M2 dan nilai bangunan Rp600.000 per M2. Berapa besaran PBB yang harus dibayar oleh pemilik rumah tersebut?

* Harga tanah : 200 M2 x Rp700.000         = Rp140.000.000

* Harga Bangunan : 100 M2 x Rp600.000  = Rp60.000.000     +

* NJOP sebagai dasar pengenaan PBB    = Rp200.000.000

* NJOP Tidak Kena Pajak                          = Rp12.000.000

* NJOP untuk penghitungan PBB              = Rp188.000.000

NJKP (Nilai Jual Kena Pajak): 20% x Rp188.000.000 = Rp37.600.000

Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang :

0,5% x Rp37.600.000                                 = Rp188.000

* Faktor Pengurangan / Stimulus               = Rp15.000      –

PBB YANG HARUS DIBAYARKAN           = Rp173.000

Lalu bagaimana cara membayar PBB online? Simak selanjutnya dalam Panduan di Rumah.com!

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah


Loading
Artikel Selanjutnya
Spesial Ramadan, Nikmati Promo dari Pengembang Properti
Artikel Selanjutnya
Rumah di Bogor Pas untuk Milenial Gaji Rp7 Juta