MK Menyatakan Tautan Berita Tak Bisa Buktikan Ketidaknetralan Aparat

Pembukaan Sidang Putusan MK — Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman didampingi sejumlah Hakim Konstitusi membuka sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, tautan berita tidak dapat membuktikan ketidaknetralan aparat. Seperti yang didalilkan tim hukum Prabowo-Sandiaga dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Ada satu kejadian di mana kepolisian bertugas menyosialisasikan program pemerintah. Menurut pertimbangan Mahkamah, apa yang dilakukan itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh calon presiden petahana Jokowi.

Majelis hakim menilai, tim hukum Prabowo-Sandiaga gagal membuktikan ajakan aparat untuk memilih pasangan calon tertentu. Selain itu, bukti dugaan pelanggaran pasangan calon presiden nomor urut 01 tidak kuat karena hanya berupa tautan berita.

"Seluruhnya hanya fotocopy berita online yang tidak serta-merta dapat dijadikan bukti pokok peristiwa itu benar terjadi, tanpa didukung bukti lain," ujar Hakim Konstitusi Aswanto dalam sidang di MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sidang putusan sengketa Pilpres 2019 memasuki babak akhir. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengingatkan pihak terkait untuk menerima segala putusan yang telah dijalankan majelis hakim persidangan. Serta, tidak menjadikan putusan sebagai bahan h...

2 dari 2 halaman

Tak Bisa Simpulkan Pengaruhi Suara

Menurut MK, kalaupun itu peristiwa benar adanya, tidak bisa mengambil kesimpulan apakah hal tersebut memengaruhi perolehan suara.

"Walaupun peristiwa tersebut benar terjadi, konon, masih dibutuhkan bukti lain punya pengaruh terhadap pemilih," kata Aswanto.

Bukti dan saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandiaga dianggap tidak dapat meyakinkan hakim terkait dalil ketidaknetralan aparat.

"Baik bukti surat, tulisan, video, maupun saksi Rahmadsyah, mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perkara kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang menurut pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara," kata Aswanto.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024