Tolak Bawa Sengketa Pilpres ke MK, TKN: Kubu Prabowo Tak Taat Konstitusi

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - KH Ma'ruf Amin, Arsul Sani (Merdeka.com/ Muhammad Genantan Saputra)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno tidak taat pada konstitusi. Hal ini dia katakan terkait rencana Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang tak ingin membawa sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kalau enggak mau ke MK itu namanya tidak taat konstitusi, tidak taat hukum," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Menurut Arsul, seharusnya kubu Prabowo-Sandi membawa kasus pelanggaran Pemilu ke MK. Sebab, hal tersebut adalah kesepakatan yang dibuat pada saat merevisi Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Soal MK itu sudah kami setujui bersama. Kalau sekarang seperti yang Pak Fadli Zon sampaikan sia-sia, enggak ada gunanya, pertanyaannya kenapa dulu sepakat ke MK, kenapa dulu waktu pembahasan RUU Pemilu nanti kalau ada sengketa kita serahkan kepada kedaulatan rakyat," ungkapnya.

Menurut Politikus PPP ini, pernyataan soal membawa sengketa Pemilu ke MK adalah upaya yang sia-sia bisa dianggap mendelegitimasi lembaga negara. Serta menjatuhkan lembaga negara.

"Itu kan namanya mendelegitimasi dan men-downgrade sebuah lembaga negara," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPU terus melakukan real count untuk Pemilu 2019. Berikut hasil sementara Pilpres 2019 di hari pertama Ramadan 1440H.

2 dari 2 halaman

Pengalaman yang Lalu

20160331- Fadli Zon Sindir Jokowi-Jakarta- Johan Tallo — Fadli Zon saat diskusi "DPR Lari Kencang Capai Target Legislasi, Pemerintah: 'Slow laa', Ada Apa?", Jakarta, Kamis (31/3). Fadli mengungkapkan, dalam prolegnas prioritas 2016, terdapat belasan RUU yang diusulkan pemerintah. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Fadli Zon menegaskan pihaknya tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi untuk menangani masalah kecurangan Pemilu. Sebab, dia menilai sia-sia saja membawa perkara ke MK.

"Tetapi jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu. Jadi prosedur yang begitu panjang tidak ada satu bukti pun yang dibuka, padahal waktu itu sudah diperiksa," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Mei 2019.

Sumber : Merdeka.com

Reporter : Sania Mashabi