Sukses

Pengamat: Kubu Prabowo Ambigu, Tolak Hasil Pilpres tapi Terima Pileg

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden 02 Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian usai mengumandangkan penolakkan terhadap hasil Pilpres 2019, Selasa 14 Mei 2019. Jika mengacu jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), baru 22 Mei mendatang hasil akan disampaikan secara resmi.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan, pihaknya tidak mempercayai hasil pilpres dan menolaknya, lantaran dianggapnya banyak kecurangan. 

Namun, berbeda dengan hasil pemilu legislatif, di mana pihaknya yakin dengan hasil itu. Walaupun ada pelanggaran, namun hal itu dinilai tidak banyak.

"Di pilpres itu ada indikasi penyelenggara negara bermain. Beda dengan pileg. Di pileg ada pelanggaran, tapi tidak TSMB (terstruktur, sistematis, masif, dan brutal)," kata Andre kepada Liputan6.com, Rabu (15/5/2019).

Capres dan Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadiri acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa (14/5/2019). Dalam acara ini turut hadir para petinggi BPN dan menampilkan bukti-bukti kecurangan Pemilu 2019 yang ditemukan tim BPN. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Politisi Gerindra ini juga menjelaskan, apa yang disampaikan Prabowo kemarin, menjawab tantangan sejumlah pihak yang meminta kubunya mengungkapkan data. Dia menilai banyak yang panik setelah mendengar pidato Prabowo

Andre juga menuturkan, apa yang disampaikan Prabowo semata-mata untuk memberitahu masyarakat bahwa banyak kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan pilpres.

"Ini agar rakyat tahu. Sehingga saat dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslu akan menangani secara serius dan tidak berani main-main," jelas dia.

Menanggapi sikap dari Prabowo yang percaya dengan hasil Pileg, namun menolak pilpres, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menilai hal itu sebagai hal yang wajar bagi pihak yang kalah.

"Itu biasa, meski rumusnya pemilu paket. Tapi kalau dirinya dirugikan, akan marah. Tapi apakah perilaku yang sangat subyektif harus dituruti?" kata Indria.

Senada, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, melihat adanya makna ganda dalam nalar Prabowo. Hal ini jelas mempengaruhi citra politiknya selama ini.

"Ada sikap ambiguitas yang ditunjukan Pak Prabowo, ini hanya membenarkan apa yang dimauinya saja," jelas Arie.

Dia menjelaskan, jika memang ada suatu kecurangan, hendaknya kubu Prabowo mengacu pada Undang-undang sebagai produk politik yang disepakati bersama. Caranya yaitu dengan melapor kepada Bawaslu, bukan dengan mengerahkan kekuatan massa melalui gerakan people power.  

"Jangan-jangan belum diuji, sudah mengatakan hasilnya," kata Arie.

Dia menerangkan, ini jelas akan memperburuk proses demokrasi di Indonesia yang tengah berjalan. Terlebih, masih katanya, masyarakat nantinya akan menjadi ragu dengan para elite politik di Indonesia.

"Semakin merosotkan proses demokrasi kita. Masyarakat akan menjadi ragu kepada elitenya," jelas dia.

 

2 dari 4 halaman

Gertakan Kubu 02

Sementara itu, Peneliti Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, memandang Prabowo dan BPN menerapkan double standard, yang kontradiktif. Justru ini semakin menunjukkan mereka tak percaya dengan tuduhan yang dilemparkan selama ini.

"Mereka tidak yakin bahwa pemilu curang, KPU dan Bawaslu tidak netral dan bahkan menjadi bagian dari konspirasi kecurangan itu. Jika percaya, mereka harusnya tolak juga hasil Pileg sekalian. Toh yang menyelenggarakan adalah KPU yang sama, diawasi oleh Bawaslu yang sama. Lewat proses dan tahapan yang sama," jelas Sirojudin.

Dia menuturkan, tuduhan dan klaim dari Prabowo serta timnya tentang hasil Pilpres, hanya sekedar gertakan. Karena mereka tahu akan kalah.

"Prabowo dan BPN juga sudah tau akan kalah. Tapi mereka masih berusaha melakukan bargaining," kata Sirojudin.

Bargaining atau tawaran yang dimaksudnya adalah semacam 'cost recovery plus', untuk didengar oleh Jokowi.

"Biaya finansial untuk pilpres kan tidak kecil. Akibat kekalahan, peluang mereka untuk mengembalikan biaya itu sangat kecil.Mereka bisa terhindar dsri kerugian jika pemenang membantu menutup 'cost' yang sudah dikeluarkan itu. Bentuknya tentu tidak harus uang keras. Tapi bisa dalam bentuk lain. Misalnya proyek atau bantuan kebijakan," ungkap Sirojudin.

Namun, masih kata dia, dugaan itu tidak akan cukup. Karena faktanya, hasil Pemilu menunjukkan suara Prabowo dan kubu BPN cukup besar.

"Atas dasar itu, hemat saya, mereka boleh jadi minta 'plus' di luar cost recovery. Misalnya, dalam bentuk 'power sharing', turut andil di pemerintahan, posisi-posisi lembaga negara, BUMN atau di legislatif," jelas Sirojudin.

Selain itu, lanjut dia, suara keras yang disampaikan Prabowo kemarin, menunjukkan bahwa mereka akan kehabisan waktu. Karena 22 Mei sudah dekat.

"Mereka berharap, itu akan membantu memperkuat bargaining mereka dan memungkinkan mereka mendapatkan cost recovery plus tadi secepatnya. Sebab jika KPU sudah mengumumkan hasilnya, nilai bargaining Prabowo semakin kecil, bahkan hilang," kata Sirojudin.

3 dari 4 halaman

Tidak Siap Kalah

Sementara, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menyayangkan apa yang disampaikan Prabowo kemarin. Karena belum ada pengumuman resmi. 

"Kita sayangkan penolakan itu tidak dibangun atas data dan fakta, karena yang dilakukan hanyalah asumsi dan wacana bahwa telah curang, tapi curangnya dimana, siapa yang melakukan, bagaimana modelnya dan modusnya, tidak kita dapatkan informasi itu dari Pak Prabowo," kata Karding.

Dia menuturkan, Prabowo tidak menunjukan sikap sebagai seorang negarawan. Bahkan dia menganggap Prabowo tidak siap kalah atau menang, sesuai komitmen kampanye damai yang dilakukan oleh KPU sebelumnya.

"Karena ini dilakukan oleh Pak Prabowo, maka ini akan mengganggu ketenangan di masyarakat," jelasnya.

Politisi PKB ini berharap, apa yang disampaikan Prabowo hanya bentuk letupan emosi sesaat dan bukan satu sikap politik yang permanen. Karena akan memberi dampak serius, terutama bagi hasil Pileg.

"Kalau tidak mengakui hasil Pilpres sebenarnya secara tidak langsung Pileg juga tidak diakui. Kalau tidak diakui, itu artinya tidak pantas dan patut kemudian dilantik Anggota DPR RI dari Gerindra, dan termasuk partai koalisi 02, kalau secara institusi mereka menolak itu. Ada konsekuensi lanjutan, berupa kemungkinan tidak diakui Pemilu," ungkap Karding.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Hasil Rekapitualsi KPU di Banten: Suara Jokowi 2,53 Juta, Prabowo 4,05 Juta
Artikel Selanjutnya
Real Count KPU 83 Persen, Berapa Suara Jokowi Vs Prabowo?