Sukses

BPN: AHY Tak Konfirmasi soal Pertemuan dengan Jokowi

Menurut Andre, pertemuan antara AHY dan capres petahana Jokowi hanya bersifat pribadi dan tidak membawa institusi partai.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebutkan, Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memberi tahu mereka dan tidak mengonfirmasi soal rencana pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Kamis sore lalu.

"Mas AHY tidak ada izin dan konfirmasi ke kami soal rencana pertemuan tersebut," kata Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade di Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Namun demikian, lanjut dia, mereka telah mendapatkan informasi dari Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, bahwa Partai Demokrat tetap berada dalam koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kami percaya pada pernyataan Bang Hinca yang menyatakan tetap berkomitmen dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur," kata Andre Rosiade seperti dikutip Antara.

Terlebih, lanjut dia, pertemuan antara AHY dengan capres petahana Jokowi hanya bersifat pribadi dan tidak membawa institusi partai.

"Namun, kami menghormati pertemuan itu. Kami tetap berpegang pada pernyataan Sekjen Demokrat bahwa akan tetap berkoalisi dengan kami," tuturnya.

Sementara, Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Daulay, menilai pertemuan Jokowi dan AHY terjadi dalam konteks politik kebangsaan dan pembicaraannya tidak harus terkait politik praktis.

"Pembicaraannya tidak harus soal politik praktis, tetapi bisa juga soal politik kebangsaan secara lebih luas. Saya melihat pertemuan itu dalam konteks politik kebangsaan yang lebih luas," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN ini.

Daulay mengatakan, pertemuan keduanya hanya komunikasi biasa saja, dan siapa pun presidennya tentu dituntut untuk bertemu dan berkomunikasi dengan banyak pihak. Soal imbauan AHY untuk menghormati hasil Pemilu, konteksnya adalah hasil Pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil (jurdil).

"Buktinya, sampai hari ini Partai Demokrat juga masih banyak yang melakukan pengaduan ke Bawaslu terkait berbagai kecurangan yang mereka alami. Mereka tentu meminta hal itu untuk diselesaikan secara baik," ujarnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini