Pramono: Jangan karena Tidak Sesuai Harapan, Real Count KPU Minta Dihentikan

Sekteraris Kabinet Pramono Anung saat melakukan wawancara khusus dengan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (9/6). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mempertanyakan permintaan pendiri Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan proses real count Pilpres 2019.

Real count, kata Pramono, merupakan salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menampilkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS di Indonesia secara valid.

"Kalau kemudian ada orang yang minta agar real count situng didrop, ini kan aneh," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/5/2019).

"Ini instrumen digunakan referensi oleh siapa pun. Termasuk sebenarnya oleh peserta pemilu untuk legislatifnya diterima, kok untuk pilpres nggak diterima, kan aneh," imbuh dia.

Selain real count, instrumen lain yang yang memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data scan dari formulir C1 untuk Pilpres adalah KawalPemilu.org. Pramono mengatakan, banyaknya instrumen ini seharusnya diapresiasi pelbagai pihak bukan justru diminta untuk dihentikan.

Politikus PDIP ini menyebut, baik real count maupun KawalPemilu.org sudah digunakan KPU sejak Pilpres 2014. Saat itu, tidak ada satu pun kontestan pilpres yang mempersoalkan.

"Dengan demikian harapannya proses pendewasaan kita terhadap hasil pemilu ini dimaknai. Jangan karena nggak sesuai harapannya minta dihapus dan sebagainya," ucap Pamono.

Pramono menyadari, real count memang bukan penentu hasil penghitungan suara Pilpres 2019. KPU akan tetap berpedoman pada penghitungan suara manual untuk menentukan siapa presiden dan wakil presiden terpilih perioden 2019-2024.

Dia melanjutkan, polemik penghitungan suara yang terjadi saat ini hanyalah bunga-bunga demokrasi. Pramono optimistis, polemik ini segera berakhir setelah KPU menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang memenangkan Pilpres 2019.

"Saya meyakini siapa pun pasti akan menghormati keputusan yang sah dan dilakukan secara baik dan benar oleh KPU. Siapa pun pasti akan mengikuti," pungkas Pramono Anung.

2 dari 2 halaman

Respons TKN

Partai Golkar Berhentikan Erwin Aksa — Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memberi keterangan pers terkait pemberhentian dan pengisian jabatan di Jakarta, Selasa (19/3). Erwin Aksa diberhentikan dari Ketua Bidang Koperasi dan UKM DPP Partai Golkar. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily juga angkat bicara mengenai pernyataan Rizieq Shihab untuk menghentikan real count atau Situng hasil Pilpres 2019.

"Ya pasti minta dihentikan lah, lha wong hasilnya juga menunjukkan kekalahan kubu Prabowo-Sandi. Sudah dapat ditebak bahwa para pendukung 02, termasuk Habieb Rizieq, akan meminta KPU untuk menghentikan Situng yang hasilnya memang memenangkan pasangan Jokowi-Kai Ma’ruf. Mungkin ceritanya akan lain kalau Situng itu akan memenangkan mereka," kata saat dihubungi Jumat (3/5/2019).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, Situng merupakan bentuk transparansi KPU dalam proses penghitungan suara. Melalui Situng, masyarakat mengetahui dengan cepat hasil Pemilu.

"Situng IT KPU ini merupakan upaya yang dilakukan KPU agar masyarakat mengetahui dengan cepat hasil Pemilu sesuai dengan form C1 yang berbasis IT," jelas dia

Hasil Situng ini juga akan sama dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei independen dan kredibel. Termasuk juga hasilnya akan sama dengan hasil rekapitulasi C1 dalam “war room” TKN Jokowi-Ma'ruf.

"Kami tentu tak setuju jika Situng KPU itu dihentikan. Masyarakat masih membutuhkan rekapitulasi lebih cepat hasil Pemilu. Bahkan kami mendesak kepada KPU agar jangan terlalu lambat dalam meng-input data hasil perhitungan C1 ini. Bagi kami lebih cepat lebih bagus," pungkas Ace.

Reporter: Titin Supriatin, Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka