KPU: Pemilihan Moderator Debat Kedua Capres Persetujuan 2 Kubu

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Koordinasi digelar terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

"Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN. Sehingga moderator kita punya opsi jam 4 ini koordinasikan dengan TKN dan BPN," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

"KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media," sambungnya.

Ia pun menegaskan, untuk pemilihan moderator pada saat debat pilpres 2019 yang kedua ini bukan hak dari KPU. Namun, itu merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

"Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU," tegasnya.

Lalu, terkait pemilihan panelis debat capres-cawapres, nanti yang menentukan adalah KPU dan tentunya sudah berkoordinasi terlebih dahulu.

"Kalau untuk hal-hal berkaitan dengan koordinasi, kami harus koordinasi untuk ambil sikap. Misalnya dalam soal menentukan panelis itu kami tentukan sendiri, untuk panelis itu kewenangan mutlak KPU," ucapnya.

Wahyu menjelaskan, untuk memilih panelis debat pilpres 2019 yang kedua nanti juga tidak sembarang pilih. Karena, mesti harus mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh panelis yang sudah ditunjuk oleh KPU RI.

"Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis," pungkasnya.