Soal Chief of Law Enforcement, Prabowo Dinilai Masih Terbawa Orba

Liputan6.com, Jakarta Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, presiden adalah chief of law enforcement alias penegak hukum tertinggi dalam debat pertama, Kamis (17/1/2019). Sehingga, menurut Prabowo, presiden bisa mengendalikan aparat penegak hukum.

Direktur Eksekutif Para Syndicate Arif Nurcahyo menilai, Prabowo masih terbawa pemerintahan orde baru. Presiden bisa melakukan kontrol atas hukum itu sendiri.

"Saya menangkap bahwa bawah sadar pak Prabowo itu bawah sadar orde baru, zaman otoritarian bahwa justru subjek kepala negara menjadi kontrol," kata Ari di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (18/1).

Ari menjelaskan, dalam sistem negara hukum, hukum memayungi di atas segalanya. Termasuk pula melakukan kontrol terhadap presiden.

"Kan di balik harusnya hukum kontrol semua aparat negara termasuk presiden semua ini kan kebalik," ujarnya.

Sebelumnya, argumentasi mantan Danjen Kopassus itu juga dinilai berpotensi intervensi terhadap hukum. Sekertaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan meskipun Presiden adalah pemimpin negara, namun tidak otomatis jabatan itu diartikan bebas melakukan hal apa saja, termasuk ikut campur penegakan hukum.

"Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum. Jadi apa yang disampaikan bahwa Presiden adalah Chief of Law Enforcement Officer adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum," kata Hasto di rumah aspirasi, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).