Sukses

Timses Pastikan Jokowi Netral di Pilpres 2019

Johnny juga meyakini, aparatur sipil negara (ASN), Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bakal netral.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meyakini situasi perpolitikan jelang pemilu 2019 bakal panas. Dia mengatakan, keberpihakan aparat negara, intelejen, Polri, dan TNI bakal diuji.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Koalisi Indonesia Kerja Johnny G Plate menuturkan bahwa memang sudah aturannya demikian. Hal itu juga berlaku kepada semua pihak.

Sekretaris Jenderal Nasdem itu mengatakan, sebagai bakal calon presiden petahana, Jokowi bakal bersikap netral selama penyelenggaraan Pilpres 2019. Termasuk pula, dia meyakinkan aparatur sipil negara (ASN), Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bakal netral.

"Pak Jokowi sebagai presiden juga, dan minta tentu gubernur, bupati, wali kota, pastikan ASN netral, Polri netral sesuai tupoksi masing-masing," ucap dia.

Menurut Johnny, penyelenggaraan pemilu tidak hanya kepentingan segelintir orang. Maka, dia yakin tidak akan ada yang berpihak.

"Kalau itu kepentingan semua pihak, kepentingan paslon dan parpol caleg-calegnya dan kepentingan anggota DPD, peserta pemilu," ucap SBY. 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

TNI, BIN dan Polri Harus Netral

Sebelumnya, SBY mengangkat netralitas intelijen, Polri, dan TNI dalam pidato politik HUT Demokrat ke-17. Dia menyebut negara bakal diuji apakah pemilu akan berlangsung damai, adil dan demokratis.

"Dan kita akan diuji, apakah perangkat negara termasuk intelijen, kepolisian dan militer netral dan tidak berpihak. Ingat, TNI, Polri dan BIN adalah milik negara, milik rakyat Indonesia. Akan mencederai sumpah dan etikanya kalau aparat negara tidak netral," ujar SBY di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 17 September 2018.

"Sebagai salah satu pelaku reformasi, saya ingatkan TNI, Polri dan BIN harus belajar dari sejarah, bahwa karena kesalahan masa lampaunya, rakyat terpaksa memberikan koreksi," kata dia. 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.