PKB: Ijtima Ulama II Dukung Prabowo Tak Representasikan Seluruh Ulama

Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto menandatangani pakta integritas Ijtima Ulama II (Liputan6.com/ Delvira Chaerani Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Ijtima Ulama II yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama menghasilkan rekomendasi dukungan untuk capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Selain itu juga menghasilkan Pakta Integritas yang berisi 17 poin.

Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan, hasil Ijtima Ulama II bukan sepenuhnya representasi seluruh ulama dan umat. Karena menurutnya ulama yang hadir di Ijtima Ulama itu hanya ulama partisan.

Hal ini disampaikan Edy di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

"Kami menghormati hasil ijtima ulama, walaupun terbatas ya kita hormati lah. Sekalipun, selagi itu sebuah kesepakatan beberapa orang kita hormati. Walaupun kita sadari bahwa beberapa orang ulama yang berkumpul ini tidak menggambarkan representasi dari ulama-ulama yang lain. Bahkan tidak menggambarkan representasi umat secara keseluruhan," jelasnya.

"Apalagi kalau kita track bahwa ulama-ulama yang berkumpul itu partisan. Dari awal sikap politiknya sudah jelas. Jadi bagi kita tidak aneh itu," sambungnya.

Edy melanjutkan, secara substansi, hasil Ijtima Ulama II itu layak dikritisi dan dievaluasi. Salah satu poin dalam Pakta Integritas itu menyebut kriminalisasi ulama oleh pemerintah. Tudingan kriminalisasi ulama ini harus dibuktikan, siapa saja ulama yang pernah merasa dikriminalisasi.

2 dari 2 halaman

Harus Tahu Pemisahan Kekuasaan

Dia mengatakan, kalaupun ada beberapa orang ustaz yang berperkara di pengadilan, itu sudah di luar kewenangan konteks Jokowi sebagai presiden. Ulama-ulama seperti ini sudah harus memahami pemisahan kekuasaan, antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif dan kekuasaan yudikatif.

"Kecuali ada ulama-ulama yang ditangkap kemudian tidak mengalami proses peradilan, langsung dihukum masuk penjara. Nah ini rezim yang seperti ini harus dipertanyakan. Tapi kita membantah kalau Pak Jokowi melakukan kriminalisasi kepada ulama," kata Lukman.

Ia juga mempertanyakan dari mana para ulama mendapatkan data terkait tidak adanya perkembangan ekonomi saat ini. Seharusnya, para ulama terbuka menerima data dan masukan terkait perkembangan perekonomian bangsa.

"Supaya menjadi clear juga," pungkas Lukman Edy.

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Prabowo Subianto tanda tangani 17 poin pakta integritas Ijtima Ulama II