Sukses

Timses Jokowi-Ma'ruf: Kami Punya Etika, Mana Politik Praktis dan Urusan Negara

Hasto menambahkan, bakal calon pendamping Jokowi, Ma'ruf Amin memerintahkan untuk tak saling menghina. Apalagi lawan politiknya.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya memiliki etika untuk tidak menggunakan fasilitas negara. Hal ini menyikapi tudingan Jokowi memanfaatkan iklan di bioskop untuk kampanye.

"Kami punya etika untuk bisa membedakan mana ranah negara, mana ranah politik praktis," ucap Hasto di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Dia mengingatkan, sudah kewajiban semua pihak menyampaikan apa yang menjadi kesuksesan pemerintahan Indonesia kepada seluruh masyarakat.

"Tetapi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, apalagi Pak Jokowi Presiden kita semua, seluruh bangsa Indonesia, untuk menyampaikan hal yang positif di mata rakyat. Lebih baik menyampaikan hal yang positif daripada negatif," jelas Hasto.

Hasto menambahkan, bakal calon pendamping Jokowi, Ma'ruf Amin memerintahkan untuk tak saling menghina. Apalagi lawan politiknya.

"Oleh Kiai Ma'ruf kita dipesankan bahkan dilarang membicarakan kejelekan pasangan yang lain. Kami lebih baik membicarakan hal yang positif. Karena itulah peradaban Indonesia yang kita bangun," pungkas Hasto.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Bukan Kampanye

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan, iklan di bioskop mengenai capaian pemerintah bukanlah bentuk kampanye petahana Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019. Lantaran, tidak ada visi dan misi dari pasangan calon.

"Apa itu kampanye? Di situ tertulis kampanye ada visi misi program. Sudah pernah lihat iklannya? Enggak ada kan visi misi?" kata Rudiantara sebelum jadi pemateri di Rakernas Pro Jokowi (Projo) di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).

Dia menjelaskan, iklan capaian pemerintahan Jokowi-JK tersebut habis kontrak penayangan di bioskop pada saat penetapan capres dan cawapres pada 20 September 2018. 

"Kontrak sampai 20 September. Tapi model penayangan seperti itu akan kami lanjutkan yang penting tidak bertentangan dengan regulasi," papar Rudiantara.

Dia pun meminta kepada publik agar kembali membaca arti kampanye itu sendiri. Dia menjelaskan dalam penayangan tersebut tidak ada unsur ajakan untuk memilih Jokowi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.