Sukses

Gubernur Sulsel: Beri Kesempatan 5 Tahun Lagi untuk Jokowi

Menurut Nurdin, kemajuan Indonesia saat ini tidak lepas dari kinerja Jokowi sebagai presiden.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah siap mendukung pasangan bakal capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Nurdin mengaku tahu betul perjalanan karier dan kemampuan Jokowi sebagai presiden.

Jokowi, kata dia, sangat peduli terhadap pengembangan daerah-daerah di Tanah Air.

"Saya jujur saja, saya bersama Pak Jokowi (di Pilpres 2019). Saya 10 tahun, Beliau wali kota, saya Bupati Bantaeng, Beliau masuk gubernur. Saya masih Bupati Bantaeng, kemudian Beliau jadi presiden," kata Nurdin di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/9/2018).

"Saya tahu langkah-langkah beliau. Kita sudah satu tim dan tentu waktu tidak cukup 5 tahun. Kita bisa rasakan bagaimana seorang leader yang memiliki kepedulian terhadap daerah," sambungnya.

Menurut Nurdin, kemajuan Indonesia saat ini tidak lepas dari kinerja Jokowi sebagai presiden. Jika terdapat kekurangan di sejumlah sektor, tentu butuh waktu untuk menyempurnakannya.

"Ada masanya nanti Indonesia menjadi negara kuat. Oleh karena itu, 5 tahun enggak cukup buat Beliau (Jokowi). Kita berikan kesempatan 5 tahun lagi supaya sempurna kerjaannya," kata dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Ridwan Kamil Dukung Jokowi

Senada dengan Nurdin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan siap mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"2019 saya dukung Pak Jokowi, udah clear. Tidak usah ditanyakan lagi," tegasnya.

Tidak tertutup kemungkinan, Ridwan Kamil akan bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, pria yang kerap disapa Kang Emil ini mengaku akan melihat aturan dahulu sebelum memutuskan bergabung dengan TKN Jokowi-Ma'ruf .

Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, kepala daerah atau wakil kepala daerah boleh menjadi tim sukses capres-cawapres. Asalkan kepala daerah atau wakil kepala daerah mengambil cuti ketika hendak kampanye.

"Saya ikut aturan dulu. Kalau tidak melanggar aturan tentunya ini hak politik, tidak masalah. Kalau enggak boleh ya, berarti enggak boleh secara formal," jelasnya.

Reporter: Titin Supriatin

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini