Ambang Batas 20 Persen, Jimly Asshiddiqie: AHY Terhambat Jadi Capres

PHOTO: Bahas Isu Sentimen Sara dengan Mengajak Dialog Bersama Antar Etnis dan Agama — Tokoh Nasional Jimly Assidiqqi, menjadi pembicara dalam seminar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Prospek Indonesia 2018 di Jakarta, Sabtu (16/12). Seminar membahas berbagai persoalan bangsa antara lain isu sentimen SARA. (Liputan6.com/Iwan)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie partai opisisi dirugikan dengan aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen. Menurut dia, bila partai tersebut ingin mengajukan capres persentase mereka akan selalu kurang.

"Jadi kalau kelompok alternatif tidak bisa jadi dua kelompok, karena kurang dan butuh dua partai koalisi. (Misal) kalau Demokrat dengan PAN tidak cukup, Demokrat dengan PKB juga tidak, dia butuh 3," kata Jimly di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

"AHY (kalau mau jadi capres) kan terhambat itu," lanjut dia.

Tak hanya Demokrat yang dirugikan dengan PT 20 persen. Partai lain yang ingin mencalonkan pilihannya juga terbentur aturan ini.

"Jadi yang tercederai tidak hanya Demokrat, tapi semua partai di luar pemerintahan, bahkan yang di dalam juga. (Misal) kan ada yang nyapres," jelas Jimly.

Itu sebabnya, Jimly berharap MK bisa lebih bijak lagi dalam menyikapi sidang uji materil tentang permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal inil mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Berpikir lebih luas, jadi kalau dikabulkan ini putusan baru dengan argumen baru," tandas Jimly.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rakernas merekomendasikan seluruh kader untuk mensukseskan pencalonan Joko Widodo sebagai Capres 2019.