Bawaslu Sebut ASN Berpotensi Tak Netral di Pilkada Karimun

Ada Layar Hitung Mundur Pemilu di Gedung Bawaslu — Mobil melintasi layar hitung mundur Pemilu 2019 yang terpampang di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (21/2). Layar dipasang untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam Pemilu 2019. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun, Nur Hidayat mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) berpotensi tidak netral lantaran ada calon petahana pada Pilkada 2020.

Menurut dia, pihaknya sudah menanganai satu ASN tak netral di Pilkada 2020. Namun, Nur Hidayat tak mau menjelaskan lebih rinci, karena masih dalam pendalaman.

"Kami belum bisa membeberkannya karena masih pendalaman," kata dia, seperti dilansir dari Antara, Jumat (23/10/2020).

Menurut dia, yang berpotensi tak netral dalam Pilkada 2020 antaranya camat dan lurah/kepala desa.

Karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi guna mengingatkan hal tersebut.

"Kami mengoptimalkan upaya pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi secara masif, efektif, dan efisien," ucap Nur Hidayat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan ada 309 kabupaten/kota yang menyelanggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Dari jumlah itu, 45 daerah diantaranya masuk dalam zona merah atau risiko tinggi penularan virus co...

2 dari 2 halaman

Bukan Hanya Partisipasi Pemilih

Nur Hidayat menuturkan, target Bawaslu Kabupaten Karimun bukan hanya meningkatkan partisipasi pemilih, melainkan juga keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pilkada.

Di Karimun, lanjut dia, warga yang tinggal di Kecamatan Meral, Kundur, Kundur Utara, dan Kecamatan Kundur Barat membentuk kampung pengawasan. Pembentukan ini sebagai bukti tingkat kesadaran masyarakat untuk melahirkan pilkada yang jujur dan adil berjalan maksimal.

"Kami targetkan 12 kecamatan yang ada di Karimun terbentuk kampung pengawasan," ujarnya.

Menurut Dayat, sampai sekarang belum ada temuan dan laporan terkait dengan politik uang dalam pilkada. Dalam hal ini, pihaknya terus-menerus menyosialisasikan tolak politik uang.

"Upaya pencegahan terjadi politik uang terus dilakukan kepada masyarakat maupun peserta pemilu," katanya.

Halal Bihalal ASN di Hari Pertama Masuk Kerja