Kemendagri Pastikan Dukcapil Daerah Buka Layanan Adminduk di Hari Pencoblosan

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) daerah membuka pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat pada hari H pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Di daerah yang menggelar pilkada, Disdukcapil setempat tetap buka kantor melayani masyarakat yang mungkin kehilangan E-KTP untuk dicetak kembali untuk bisa mencoblos," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Kamis, 8 Oktober 2020.

Dia mengaku pihaknya mengalami sedikit kesulitan merekam data penduduk di daerah tertentu, utamanya di daerah Papua dan Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Sulawesi Barat.

Sementara, di wilayah Indonesia bagian barat seperti wilayah Sumatera yang cakupannya lebih rendah dibanding rerata nasional adalah di Sumatera Utara dan Aceh.

Penduduk yang datang hendak merekam data mereka, jumlahnya jauh berkurang. Sementara, perekaman data E-KTP menuntut kehadiran fisik warga di hadapan petugas.

"Dibanding tahun lalu jumlah warga yang merekam data KTP-el hanya separuhnya. Berbeda jauh dengan tahun lalu saat mau pileg dan pilpres, tingkat perekaman saat itu naik tinggi sekali," ujar Zudan.

"Makanya kami bekerja keras memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa untuk mencoblos saat pilkada harus memiliki E-KTP. Kami juga menerapkan protokol Covid-19," imbuh dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Langkah awal menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah dimulai dengan pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon). Namun kenyataanya banyak bapaslon di berbagai daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

2 dari 2 halaman

Tambahan Anggaran Penyediaan Blanko E-KTP

Khusus pengadaan blanko E-KTP, lanjut Zudan, Mendagri Tito Karnavian sudah mengajukan tambahan anggaran untuk penyediaan blanko ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ibu Menkeu sudah memenuhi tambahan anggaran pengadaan blanko sebanyak 25 juta keping. Maka suket tahun ini kita cetak semua," papar dia.

Pakar Hukum Administrasi ini meminta kedisiplinan para Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota menuntaskan perekaman dan pencetakan E-KTP. Apalagi, blanko sudah tersedia.

Bagi daerah yang blankonya sudah habis, pihaknya meminta agar mengambil ke Dukcapil pusat, bisa juga mengambil lewat provinsi atau melalui kantor perwakilan di Jakarta.

"Jika stok blanko menipis segera ambil ke pusat. Tidak perlu menunggu sampai blanko habis," demikian kata Zudan.

Simak berita Times Indonesia lainnya di sini.