Kubu Eri Cahyadi-Armuji Protes Nama Jokowi Tercantum Dalam APK Machfud Arifin-Mujiaman

Liputan6.com, Jakarta Liaison Officer (LO) paslon wali dan wakil wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji, Wimbo Ernanto mempersoalkan paslon nomor urut dua, Machfud Arifin-Mujiaman yang mencantumkan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Alat Peraga Kampanye (APK).

"Kita waktu itu ada tokoh NU, kita sudah sepakat dan ada izinnya. Begitu juga kita keberatan terhadap paslon nomor urut 2 yang mencantumkan tulisan berbunyi "Biyen Risma Sak Iki MA". Jadi kita keberatan," ujarnya usai rapat APK dan Pemilu Damai di kantor KPU Kota Surabaya, Sabtu (26/9/2020).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya bidang pemenangan pemilu ini mengatakan, keberatan yang kedua adalah mencantumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Di dalam PKPU sudah dijelaskan hal tersebut tidak boleh mencantumkan nama presiden," ucapnya.

Kemudian keberatan yang ketiga, lanjut Wimbo, nama tokoh-tokoh yang dicantumkan seperti Dahlah Iskan dan Khofifah Indar Parawansa. "Itu harus izin karena bu Khofifah itu Gubernur Jawa Timur. Itu kalau sudah terpasang di APK harus ada izinnya dari Mendagri," ujarnya.

Wimbo mengatakan, dalam PKPU sudah dijelaskan bahwa pencantuman nama presiden, tidak boleh. Dan yang kedua, bila mencantumkan nama pejabat publik atau pemerintah harus ada izin dari atasannya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan ada 309 kabupaten/kota yang menyelanggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Dari jumlah itu, 45 daerah diantaranya masuk dalam zona merah atau risiko tinggi penularan virus co...

2 dari 2 halaman

Cantumkan Nama Risma

Wimbo mencontohkan, misalkan kalau mencantumkan nama Wali Kota Risma harus ada izin dari gubernur. "Sebaliknya juga untuk paslon nomor urut dua yang mencantumkan nama gubernur maka harus ada izinnya dari Kemendagri," ujarnya.

Terlebih, kata dia, Risma adalah kader PDIP yang partainya mengusung Eri Cahyadi-Armuji.

"Terlepas bu Risma sebagai pejabat publik atau Wali Kota Surabaya tetapi beliau adalah kader PDIP," ucapnya.