Sukses

Khawatir Plt Tak Optimal Tangani Covid-19, Warga Wonogiri Minta Pilkada 2020 Tidak Ditunda

Warga meyakini penularan Covid-19 saat Pilkada dapat dicegah apabila pihak terkait mendeteksi dini dengan mengecek suhu tubuh para calon pemilih dan mengatur mekanisme pemungutan suara.

Jakarta Sejumlah warga Wonogiri berharap pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 tidak ditunda dan tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Mereka khawatir pelaksana tugas (Plt) kepala daerah tak bisa optimal menangani Covid-19 lantaran kewenangannya terbatas berbeda dengan kewengan kepala daerah definitif. 

Ditambah lagi saat ini masa jabatan kepala daerah akan segera berakhir.

"Lebih baik tetap digelar 9 Desember agar paslon terpilih bisa segera dilantik. Dengan begitu kepala daerah bisa langsung fokus menangani Covid-19," kata Wiyono, warga Dusun Batu Tengah RT 002/RW 011, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Senin, 21 September 2020. 

Dia pun mengaku tak khawatir saat nanti datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. 

"Memang tidak bisa dimungkiri pilkada di tengah pandemi Covid-19 mungkin akan membuat banyak orang enggan pergi ke TPS, karena khawatir tertular Covid-19. Tapi jika ditunda pun tidak ada jaminan Covid-19 akan hilang. Kalau ditunda, mau ditunda sampai kapan. Toh tidak ada yang bisa memprediksi kapan Covid-19 akan hilang," imbuhnya. 

Wiyono (61) meyakini penularan Covid-19 dapat dicegah apabila pihak terkait mendeteksi dini dengan mengecek suhu tubuh para calon pemilih dan mengatur mekanisme pemungutan suara sedemikian rupa agar tidak terjadi kerumunan saat pemungutan suara.

Hal senada juga diungkap warga Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Rusdiyanto. Menurut dia penundaan pilkada justru membuat penanganan Covid-19 kurang optimal.  

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pemetaan Zona Risiko

Dia memandang lebih baik pilkada digelar sesuai jadwal dengan catatan perlu pemetaan zona risiko penularan Covid-19 terlebih dahulu. Peta itu sebagai pedoman pelaksanaan tahapan kampanye hingga pemungutan suara.

"Misalnya zona hijau, kuning, merah atau lainnya. Jadi, penyelenggara akan tahu apa yang harus dilakukan," kata Rusdiyanto.

 

Simak Berita Solopos.com lainnya di sini. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.