Tito Karnavian Pastikan Ada Sanksi Bagi Calon di Pilkada Pelanggar Protokol Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, memastikan, akan memberikan sanksi tegas kepada pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 pada Pilkada 2020.

Jika cakada tersebut menang, maka hukuman yang diberikan berupa penundaan pelantikan dan disekolahkan selama 6 bulan.

"Sesuai UU Nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah, Presiden dapat memerintahkan Mendagri untuk menunda pelantikan selama 6 bulan dan mereka disekolahkan dulu," jelas Tito dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (8/9/2020).

Aturan itu berlaku apabila pasangan calon tercatat telah tiga kali melanggar protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan Pilkada 2020.

Tito pun menyiapkan jaringan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) untuk mendidik pemenang Pilkada yang melanggar protokol kesehatan selama penundaan pelantikan.

"Kami siapkan jaringan IPDN untuk jadi pemimpin yang baik. Tolong disampaikan ke publik bahwa Kemendagri akan dapat memberikan sanksi atau mempertimbangkan sanksi kepada kontestan yang berkali-kali melanggar protokol Covid-19, maka pelantikannya ditunda dan disekolahkan," jelas Tito.

Saat ini, dia mengaku hanya bisa memberikan teguran keras kepada calon kepala daerah petahana yang melanggar protokol kesehatan sebagai efek jera agar tak mengulanginya lagi. Sementara, sanksi bagi calon kepala daerah non-petahana merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Tapi untuk kontestan bukan ASN, Kemendagri tidak punya akses. Bawaslu sudah melakukan, Bawaslu daerah sudah melakukan peneguran. Ini teguran dulu, penting untuk beri efek detterence," jelas Tito.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: