Sukses

KPK: Netralitas ASN di Pilkada Penting Untuk Antisipasi Korupsi

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah menjadi aspek penting dalam mengantisipasi tindakan koruptif di birokrasi.

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah menjadi aspek penting dalam mengantisipasi tindakan koruptif di birokrasi.

Nainggolan dalam kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang kedua dengan tema "ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri" yang digelar KASN menyebutkan jika ASN tidak netral maka yang terjadi adalah birokrasi menjadi tercampur dengan politik.

Bercampurnya birokrasi dengan politik praktis menurut dia menjadi jalan masuknya berbagai kepentingan sesaat di pemerintahan yang tentunya hal tersebut akan merugikan masyarakat.

"Birokrasi berpolitik adalah salah satu pangkal dari tindakan korupsi," kata dia seperti dikutip dari Antara, 8 Agustus 2020.

Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak yang terlibat dalam Pilkada Serentak 2020 baik penyelenggara pemilu, peserta, partai politik, petahana hingga masyarakat sebagai pemilih sama-sama memiliki komitmen agar menolak adanya penyalahgunaan wewenang ASN di penyelenggaraan pilkada.

"Kita dalam forum ini bersepakat Pilkada Serentak harus bebas dari tindakan penyalahgunaan kewenangan, utamanya oleh petahana yang akan maju kembali," ujar Nainggolan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sudah Terjadi 456 Pelanggaran

Sementara itu, Ketua KASN, Agus Pramusinto, menyebutkan, sampai 31 Juli 2020, sudah terjadi sebanyak 456 pelanggaran, sebanyak 27,6 persen dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi.

Hal itu mestinya menurut dia menjadi pengingat atau alarm supaya penyelenggaraan Pilkada 2020 dapat terbebas dari penyalahgunaan wewenang ASN.

"Ini alarm Pilkada 2020 sudah berbunyi yaitu indikasi birokrasi berpolitik," ujar dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.