Bajo Janji Sumbangkan Gaji untuk Rakyat Jika Menang di Pilkada Solo

Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Jalur Independen Bagyo Wahyono - FX Supardjo — Paslon Bajo saat tiba di Kantor KPU Solo untuk menyerahkan berkas dukungan, Jumat (21/2).(Liputan6.com/Fajar Abrori)

Jakarta Pasangan duet dari jalur perseorangan Bagyo Wahyono-F.X. Supardjo alias Bajo mengaku akan menyumbangkan gaji bulanannya kepada warga miskin apabila terpilih di Pilkada Solo sebagai wali kota dan wakil wali kota selanjutnya.

Pernyataan itu disampaikan Penanggung Jawab Tim Pemenangan Bajo, Budi Yuwono, diamini Bajo saat ditemui Solopos.com.

"Bajo tidak akan menerima gaji. Gaji mereka akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak masalah, karena Bajo sudah terbiasa hidup sederhana," tutur Budi di Posko Pemenangan Bajo di Penumping, pekan lalu.

Menurutnya, dengan posisi Bajo yang berangkat dari jalur perseorangan akan menguntungkan rakyat Solo. Sebab berbeda dengan pasangan calon (paslon) dari partai politik (parpol), pasangan Bajo tidak mengeluarkan modal politik besar.

Kebutuhan politik dipikul bersama seluruh anggota Tikus Pithi Hanoto Baris Solo yang berjumlah 1.080 orang. Selain iuran rutin bulanan, ada juga sumbangan sukarela. Bukan hanya dari Solo, sumbangan datang dari anggota di Jateng-Jogja.

"Anggota kami sudah ada di seluruh kabupaten kota di Jateng dan Jogja. Kami semua iuran untuk membantu penggalangan dukungan Bajo. Sumbangan tak harus berupa uang, bisa logistik operasional seperti gula, teh, kopi," imbuh dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

DPC PDIP Solo membentuk tim pemenangan Pilkada pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa menjadi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo. Pasangan ini menargetkan perolehan 60 persen suara di Pilkada Solo.

2 dari 2 halaman

Kasus Korupsi

Budi menambahkan, situasi akan berbeda ketika pasangan cawali-cawawali diusung parpol. Dia mencontohkan, kasus kepala daerah/wakil kepala daerah yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Kemungkinan mereka melakukan itu karena dalam perjalanannya menduduki kursi kepala daerah mengeluarkan banyak modal pribadi," ungkapnya.

Sehingga saat sudah terpilih menjadi pejabat, mereka berpikir untuk mencari pulihan atas modal yang keluar.

"Karena sistem Pemilu sekarang ini, hampir separuh lebih dari kepala daerah dan wakil yang sudah jadi justru berurusan dengan KPK. Mereka terlibat korupsi karena dalam prosesnya habis banyak modal, sehingga golek balen," sambung dia.

Simak berita Solopos.com lainnya di sini.