Sukses

Komisi II: Ada Pandemi Corona, Idealnya Pilkada Dilaksanakan Tahun Depan

Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun menilai, sebaiknya Pilkada 2020 digelar pada tahun depan. Sebabnya, pemerintah belum bisa memastikan kapan puncak pandemi Corona.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun menilai, sebaiknya Pilkada 2020 digelar pada tahun depan. Sebabnya, pemerintah belum bisa memastikan kapan puncak pandemi Corona.

"Idealnya tahun depan, karena problem dasar sampai hari ini, pemerintah tidak punya data refrensi memastikan puncak pandemi turun, bahkan juga tingkat dunia," kata Komarudin ketika dihubungi, Senin (18/5/2020).

Presiden Jokowi sendiri telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan Pilkada hingga Desember 2020.

Namun, kata Komarudin jika pemerintah memaksakan pelaksanaan pilkada dilakukan akhir tahun 2020 potensi penyebaran Corona tetap tinggi. Meskipun dengan menggunakan protokol kesehatan.

Sebab, kata dia, kedisiplinan masyarakat masih rendah. Salah satu contohnya masyarakat nekat mudik di tengah pelarangan.

"Sekarang aja ada larangan mudik banyak yang nekat lewat jalan tikus. Jadi tingkat kedisiplinan kita masih rendah bila dipaksakan pilkada digelar tahun ini," ujar Komarudin.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Masyarakat Jangan Curiga

Politikus PDIP itu mencontohkan, saat tahapan pendaftaran peserta pilkada, dikhawatirkan ramai rombongan yang mendaftar ke KPU.

"Saya khawatir nanti kalau pendaftaran para peserta pilkada datang dengan rombongan ke KPU, akan terjadi kontak fisik memungkinkan penyebaran virus," kata dia.

Komarudin meminta agar masyarakat tak curiga jika penundaan pilkada ini dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan. Sebab saat ini yang menjadi hal utama adalah kesehatan masyarakat.

Dia juga mengapresiasi calon kepala daerah yang mundur karena Pilkada digelar Desember 2029.

"Kalau mereka punya hitung-hitungan mundur karena kepentingan rakyat patut diangkat jempol, mereka memperjuangkan hal-hal yang subtansi dan rasional," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.