Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Masih Setengah Hati

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Perppu tentang perubahan ketiga undang-undang Pilkada, yang ditandatanganinya Senin 4 Mei 2020. Dalam peraturan tersebut, Pilkada yang sedianya September 2020 ditunda hingga Desember lantaran adanya pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengapresiasi pemerintah yang menerbitkan aturan tersebut. Karena, bisa memberikan kepastian terkait keberlanjutan tahapan pilkada pascapenundaan yang disepakati DPR dan pemerintah beberapa waktu lalu.

"Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ini sekaligus memberi legalitas atas penundaan pilkada serentak secara nasional yang telah diputuskan KPU pada 21 Maret 2020 lalu. Penundaan empat aktivitas tahapan yang dilakukan KPU menjadi absah melalui keberadaan perubahan Pasal 120 ayat (1) dalam Perppu 2/2020 tersebut," kata Titi kepada Liputan6.com, Rabu (6/5/2020).

Namun, dia memandang Perppu tersebut masih menyimpan situasi tidak pasti dengan adanya pengaturan pada Pasal 201A. Menurutnya, pengaturan tersebut seakan menunjukan ketidakyakinan pemerintah melakukan Pilkada 2020 di bulan Desember.

"(Pemerintah) masih menyimpan ketidakyakinan tersendiri terkait dengan situasi pandemi yang dihadapi. Alih-alih memilih waktu yang lebih memadai, misalnya menunda ke 2021, Pemerintah malah menyerahkan skemanya pada kesepakatan tripartit KPU, Pemerintah, dan DPR," tutur Titi.

Menurut dia, pemungutan suara pada Desember 2020 sendiri, membuat KPU harus sudah mulai menyiapkan tahapan pada Juni 2020. Artinya akan ada irisan dengan fase penanganan pandemi dan juga dengan situasi PSBB yang belum jelas kapan akan berakhirnya.

"Melaksanakan tahapan yang beririsan dengan masa pandemi memerlukan dukungan dan disiplin ketat pada kepatuhan terhadap protokal kesehatan penanganan pandemi Covid-19. Dan hal itu mengandung resiko tersendiri bagi petugas pemilihan, calon peserta pemilihan, maupun masyarakat pemilih. Kami beranggapan hal itu sangat beresiko," tegas Titi.

Dia pun mengungkapkan, Perppu tersebut justru melihat pemerintah setengah hati memberikan kepastian hukum.

"Ini masih setengah hati dalam memberikan kepastian hukum dalam keberlanjutan tahapan pilkada. Selain juga membuka risiko pada kesehatan para pihak bila KPU tidak mampu menyiapkan teknis pemilihan yang kompatibel dengan protokol penanganan Covid-19," ungkap Titi.

Menurut dia, KPU harus mampu merumuskan berbagai peraturan teknis pilkada yang tidak bertentangan dengan protokol penanganan Covid-19, khususnya soal interaksi petugas dengan pemilih maupun peserta pemilihan.

"Misalnya verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan, coklit data pemilih, maupun kampanye, yang notabene mestinya sejalan dengan kebijakan jaga jarak untuk pencegahan penyebaran Covid-19," pungkas Titi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: