Covid-19 Pandemi Global, Perludem: Tepat KPU Tunda Tahapan Pilkada

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Liputan6.com, Jakarta Mewabahnya virus Corona atau Covid-19 di sejumlah wilayah Indonesia, tahapan pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih ditunda sementara waktu.

"Kalau kami menganggap itu langkah yang tepat, meski dalam pandangan kami agak cukup terlambat. Karena kalau kami kan mendorong sejak awal kejadian Covid-19 agar KPU melakukan penyesuaian waktu tahapan," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Sabtu (22/3/2020).

Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut, lanjut Titi memang sudah semestinya di ambil karena Covid-19 sudah menjadi pandemi global dan situasi darurat nasional.

"Pandangan kami pilkada tidak harus dikecualikan dari situasi darurat nasional itu. Sehingga mestinya semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pilkada itu patuh dan tunduk pada protokol penanganan Covid-19 yang sedang dilakukan pemerintah," ujar Titi dilansir Antara.

Titi menambahkan, tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) memang memiliki aktifitas yang mengharuskan berkumpulnya atau terjadinya pertemuan tatap muka antara penyelenggara pemilu dengan pemilih.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tak hanya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming saja yang akan maju di Pilkada 2020. Beberapa anak pejabat tinggi ini juga disebut masuk dalam daftar calon Pilkada 2020.

2 dari 2 halaman

Dimungkinkan Oleh UU Pilkada

Interaksi juga terjadi antarpenyelenggara pemilu maupun penyelenggara pemilu dengan peserta pilkada. Untuk itu mesti diminimalisir dalam mencegah penyebarluasan Covid-19.

"Jadi, justru aneh kalau di tengah situasi darurat nasional seperti hari ini, KPU tetap memutuskan untuk melanjutkan tahapan pilkada seperti biasa," ucapnya.

Penundaan pilkada itu, kata dia, suatu yang dimungkinkan oleh undang-undang Pilkada, meski Undang-undang pilkada memang secara nomenklatur dan terminologi tidak eksplisit mengenal norma penundaan Pilkada.

"Ada pengaturan soal pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, itu terdapat di dalam pasal 120 dan pasal 121 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota," ujarnya.

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Corona
Bencana Alam
Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Lihat Selengkapnya
Corona
Corona Indonesia
Peristiwa
Corona Indonesia terjadi di awal bulan Maret 2020 lalu, dengan kasus dua orang warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19.
Lihat Selengkapnya
Corona Indonesia
Pilkada 2020
Pilkada Serentak 2020
KPU
virus corona
Corona di Indonesia
Perludem