KPU Palembang: Masa Rekapitulasi Surat Suara Paling Rawan

Liputan6.com, Palembang - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palembang yang akan digelar pada 27 Juni 2018 akan dikawal ketat oleh pihak kepolisian.

Indikasi banyaknya tindak kecurangan pun juga diantisipasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang, usai masa pencoblosan peserta Pilkada Palembang nanti.

Menurut Ketua KPU Palembang Syarifuddin, masa kampanye peserta Pilkada Palembang selama beberapa periode masih kondusif. Namun, yang harus diwaspadai ketika masa rekapitulasi hasil suara.

“Yang paling rawan itu adalah pada masa rekapitulasi hasil suara. Apalagi kotak kertas suara harus diantar dari tiap Tempat Pemilihan Suara (TPS) ke kantor KPU Palembang,” ujarnya kepada Liputan6.com, Sabtu, 10 Febuari 2018.

Di masa kampanye dari tanggal 15 Febuari 2018 hingga 23 Juni 2018, kemungkinan ada kondisi kurang aman karena persaingan antarpendukung. Namun sejauh ini, tidak ada kondisi rawan tindakan kriminal yang berat.

Begitu juga saat masa pencoblosan kandidat calon Wali Kota (Cawako) dan calon Wakil Wali Kota (Cawawako) Palembang.

Biasanya ada oknum tertentu yang mencuri kesempatan untuk membujuk warga untuk mencoblos salah satu kandidat.

2 dari 4 halaman

KPU Netral

KPU Palembang Akui Masa Rekapitulasi Surat Suara Paling Rawan — Beberapa poster peserta Pilkada Serentak yang dipasang di pinggir kota Palembang (Liputan6.com / Nefri Inge)

Ada juga yang disebut ‘serangan fajar’, dengan mengiming-imingi uang untuk mempengaruhi pilihan warga.

TPS di Palembang harus diawasi secara ketat oleh anggota kepolisian. Terlebih saat membawa hasil suara ke kantor KPU Palembang.

Hasil rekapitulasi akan diantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke KPU Palembang. Tugas KPU Palembang hanya membacakan hasil rekapitulasi surat suara.

“Kalau rekapitulasi surat suara, tidak bisa saling dukung dan harus netral. Kita tidak memihak salah satu pasangan calon,” katanya.

Begitu juga dengan seleksi awal berupa administrasi dan tes kesehatan. Secara pribadi, Syarifuddin tidak meloloskan para calon peserta Pilkada Palembang dengan cara ilegal.

Salah satu paslon jalur independen Pilkada Palembang yang batal mendaftarkan diri yaitu Mgs Chairid Syah dan Mualimin Pardi Dahlan.

“Mereka tidak mendaftar dan sejauh ini kami menerima paslon dengan prosedur yang benar. Kalau saya pribadi tidak mengenal paslon tersebut dan tidak ada (kecurangan pendaftaran administrasi),” katanya.

3 dari 4 halaman

Simulasi Keamanan

Di masa kampanye, KPU Palembang juga akan mengingatkan kepada para kandidat pasangan Cawako-Cawawako Palembang, agar bisa mentaati masa tenang jelang pencoblosan.

Seluruh bentuk promosi paslon, harus ditanggalkan di masa tenang, dari tanggal 24 Juni 2018 hingga 26 Juni 2018.

“Seluruh bentuk poster dan banner paslon Pilkada Palembang harus dicabut, itu tugas Pol-PP. Saat belum ditetapkan sebagai calon, mereka juga hanya boleh promosi perkenalan saja, bukan ajakan untuk mencoblos,” katanya.

Untuk pengamanan masa kampanye dan pasca Pilkada Palembang, Polda Sumsel akan bekerjasama dengan Polresta Palembang, jajaran TNI dan unsur terkait.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, pihaknya sudah menggelar simulasi pengamanan Pilkada Sumsel untuk persiapan keamanan di daerah pemilihan.

"Ini bentuk kesiapan kami dalam mengantisipasi gangguan keamanan saat pilkada nanti," ujarnya.

Pilkada Serentak di Sumsel akan digelar di lima kabupaten dan empat kota. Polda Sumsel juga berharap agar stekholder juga turut serta membantu menjaga keamanan.

4 dari 4 halaman

Daerah Rawan Konflik

Beberapa faktor terjadinya konflik saat Pilkada Serentak, lanjutnya, tidak adanya transparansi dan keadilan yang dilakukan penyelenggara Pilkada Serentak.

"Paslon, tim sukses dan masa pendukungnya juga harus berkontribusi agar Pilkada Serentak ini berjalan lancar. Begitu juga dengan tim pengawas dan media massa," ungkapnya.

Beberapa kawasan yang diprediksi menjadi daerah rawan konflik yaitu Kota Pagaralam, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Empat Lawang.

Terutama TPS yang jauh dari jangkauan transportasi seringkali terjadi konflik. Daerah yang masuk kategori aman juga tetap dipantau anggota keamanan, agar pengamanan menyeluruh.

"Pengamanan Pilkada Serentak membutuhkan kesiapan yang maksimal dari aparat. Kita juga meminta seluruh masyarakat mendukung keamanan saat pilkada nanti," katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini: