Sukses

Kemendagri: Hindari SARA dan Kampanye Hitam di Pilkada 2018

Liputan6.com, Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyampaikan poin-poin penting menyongsong Pilkada Serentak 2018. Mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo, dia menegaskan jangan sampai politik SARA kembali terulang seperti Pilgub DKI.

"Penekanan agar setiap daerah bisa menghindari SARA, kampanye hitam, ujaran kebencian. Saya kira pengalaman lalu di DKI sangat berbau SARA," kata Sumarsono kepada pejabat perwakilan 171 daerah yang hadir di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin 8 Januari 2018.

Kemendagri meminta, agar setiap perwakilannya di daerah bisa berperan aktif dan demokratis, serta melakukan legitimasi kepada para calon-calon yang berlaga di Pilkada 2018.

"Jadi kami serukan mematuhi regulasi yang dibuat melalui Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)," ujar dia.

Sumarsono juga mengingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada 2018. "Jadi tolong jaga netralitas ASN, karena Bawaslu bisa menganulir para calon kepala daerah dan kepada ASN hukumannya bisa dinonjobkan," tegas dia.

Dia juga meminta kepada daerah-daerah untuk memastikan ketersediaan blangko KTP elektronik. Hal ini agar pemilih yakin terdaftar dalam momentum Pilkada Serentak 2018.

"KTP elektronik masih ada kan problem terkait blangko, masih ada keraguan orang tidak bisa nyoblos, itu tolong dideteksi. Bagi yang belum punya fisik bisa pakai surat keterangan, prinsipnya tolong bikin rekaman dulu," Sumarsono menandaskan.

1 dari 2 halaman

Isu Agama

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Lutfi Lubihanto memprediksi isu agama masih akan mewarnai Pilkada Serentak 2018.

Hal ini diutarakan Lutfi saat menjadi pembicara di acara Seminar Nasional Agama Dalam Pemilu 2018 di kawasan Jakarta Pusat. Menurut Lutfi, isu agama akan terus digulirkan oleh sejumlah kelompok tertentu.

"Memang isu-isu agama menjadi sering dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok dalam mencapai tujuannya," kata Lutf, Jakarta, Kamis 14 Desember 2017.

Menurut Lutfi, pihaknya akan terus melakukan antisipasi dan pencegahan agar masyarakat tidak termakan dengan isu agama pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Kami titipkan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pemuda ada termasuk juga tokoh-tokoh sentral dari wilayah kita masing-masing," ucap Lutfi.

Selain itu, Lutfi mengatakan pihaknya juga mewaspadai aktivitas komunikasi masyarakat di media sosial saat Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Menurutnya, media sosial rentan digunakan untuk menyebarkan informasi hoax.

"Sudah barang tentu kami bisa meluruskan informasi-informasi. Atau sejatinya masyarakat tidak meneruskan (informasi hoax) kepada pihak lain. Karena dengan meneruskan informasi kemudian viral itu akan berakibat kepada sebuah situasi yang tidak dapat dikendalikan," tandas Lutfi.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Artikel Selanjutnya
KPU Tetapkan Jumlah Pemilih pada Pilkada Jabar 31.735.133
Artikel Selanjutnya
KPU Sumsel Siapkan Logistik Pilkada 2018