Sukses

Fahira DPD: KPU DKI Harus Pastikan Semua Warga Jakarta Masuk DPT

Warga juga diminta aktif mengumpulkan bukti dan melaporkan jika menemukan potensi pelanggaran dalam penyusunan dan penetapan DPT.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPD Fahira Idris mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, memastikan semua warga Ibu Kota yang memenuhi syarat sebagai pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Selain itu, Fahira juga meminta KPU DKI agar memastikan DPT bersih dari orang-orang yang tidak punya hak untuk memilih pada Pilkada DKI Jakarta 15 Februari 2017 mendatang.

Menurut dia, hampir setiap gelaran baik pemilu maupun Pilkada, daftar pemilih selalu menjadi persoalan krusial dan sumber konflik. Karena itu, Fahira berharap Pilkada DKI Jakarta 2017, KPU DKI memberikan perhatian ekstra untuk memastikan daftar pemilih tidak bermasalah.

"Harus diakui tensi Pilkada Jakarta tinggi. Makanya, hal-hal yang sifatnya krusial seperti daftar pemilih harus dapat atensi lebih. Kita harus tutup semua celah-celah yang bisa membuat kondisi Pilkada menjadi tidak kondusif," kata Fahira, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2016.

Senator asal DKI Jakarta ini yakin KPU DKI bisa menyelesaikan persoalan DPT ke depan, hingga membuat suasana pilkada tetap kondusif meskipun tensi antar-calon memanas.

"Saya yakin KPU DKI Jakarta profesional dan memastikan semua warga Jakarta yang punya hak pilih masuk dalam DPT. Dan juga mamastikan DPT bersih dari orang-orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih," ujar dia.

Namun, lanjut Fahira, memastikan daftar pemilih baik dan benar serta sesuai dengan regulasi bukan hanya tanggung jawab KPU DKI Jakarta. Namun, juga semua elemen masyarakat yang ada di Jakarta, mulai dari partai politik, relawan, maupun warga biasa.

Fahira meminta warga Jakarta menjadi pemilih aktif, salah satunya dengan memastikan diri terdaftar sebagai pemilih dan masuk ke dalam DPT.

Selain itu, Wakil Ketua Komite II DPD ini mengatakan, warga juga diminta aktif mengumpulkan bukti dan melaporkan jika menemukan potensi pelanggaran dalam penyusunan dan penetapan DPT kepada KPU, Bawaslu, atau pihak berwenang lainnya.

"Jangan nanti setelah Pilkada usai baru meributkan DPT. Parpol-parpol dan relawan termasuk pasangan calon juga harus ikut mengimbau agar masing-masing konstituennya menjadi pemilih aktif. Cek apakah namanya sudah ada dalam daftar pemilih atau belum," papar dia.

"Awasi DPT agar benar-benar bersih dari orang-orang yang tidak punya hak memilih. Saya juga meminta KPU DKI, memastikan warga korban gusuran tetap bisa memilih di tempatnya yang baru," tandas Fahira.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.